Suka Makmue – Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara daring yang membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) fasilitas kesehatan pascabencana alam di wilayah Sumatera, Kamis (15/10/2026).
Rakor yang digelar melalui platform Zoom Meeting tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bupati Nagan Raya yang akrab disapa TRK, bersama Wakil Bupati Raja Sayang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengikuti rakor tersebut dari Ruang Pusdatin Bappeda, Kompleks Perkantoran Suka Makmue.
Usai rakor, Bupati TRK mengatakan, pembahasan difokuskan pada perkembangan penanganan dan pemulihan layanan kesehatan, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan, serta dukungan anggaran untuk penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.
“Pembahasan ini penting untuk memastikan pemulihan layanan kesehatan dan fasilitas pendukungnya dapat berjalan dengan baik, terutama di daerah yang terdampak bencana,” ujar TRK.
Ia menegaskan, Pemkab Nagan Raya mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam mempercepat rehap-rekon pascabencana, termasuk upaya pemulihan di Kabupaten Nagan Raya.
“Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemulihan pascabencana berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemulihan sektor kesehatan di daerah terdampak bencana menunjukkan kemajuan signifikan dan mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dalam menangani dampak bencana.
“RSUD hampir 100 persen pulih, puskesmas 100 persen, dan tinggal enam puskesmas pembantu yang belum selesai. Kami menyampaikan hal ini agar masyarakat mengetahui bahwa proses percepatan rehab-rekon yang ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028, terus berjalan,” ungkap Mendagri Tito.
Dalam rapat tersebut, ia turut memaparkan perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera melalui tiga tahap tambahan dukungan anggaran.
Bantuan pertama kata Mendagri, berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Selain itu, setiap provinsi memperoleh tambahan Rp20 miliar. Total alokasi bantuan pada tahap ini mencapai Rp268 miliar,” sebutnya.
Bantuan kedua berupa Bantuan Keuangan Presiden melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total Rp10,64 triliun untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beserta kabupaten/kota di wilayah tersebut.
“Yang ketiga, Bantuan Keuangan Presiden melalui TKD sebesar Rp1,44 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota terdampak bencana Sumatra,” tambahnya.
