Oleh: Teuku Mahadiradja Rizki El-Sinki
Setiap 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri sebagai penghormatan terhadap perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan.
Namun, Hari Santri seharusnya tidak berhenti pada upacara, pemakaian sarung, atau perlombaan keagamaan semata. Lebih dari itu, Hari Santri adalah momentum untuk merenungkan kembali sejauh mana nilai-nilai keislaman benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Aceh, peringatan ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Aceh bukan sekadar daerah dengan tradisi keislaman yang kuat, melainkan juga wilayah dengan sejarah panjang perjuangan ulama, peran dayah, dan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama.
Karena itu, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan pada Hari Santri tahun ini adalah: sudahkah nilai-nilai yang diajarkan para ulama benar-benar menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan Aceh hari ini?
Santri Bukan Sekadar Simbol, Melainkan Penjaga Nilai
Kementerian Agama mengusung tema Hari Santri Nasional 2026, “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.” Tema ini menegaskan bahwa santri tidak hanya diharapkan memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pendidikan, pembangunan, kemandirian ekonomi, dan kehidupan sosial.
Tema tersebut semestinya menjadi bahan refleksi bagi Aceh. Sebab, kekuatan sebuah daerah tidak cukup diukur dari banyaknya lembaga pendidikan agama, megahnya bangunan, atau ramainya kegiatan keagamaan.
Kekuatan sesungguhnya terlihat dari bagaimana nilai agama membentuk perilaku masyarakat, melahirkan pemimpin yang amanah, dan menghadirkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan.
Santri harus tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, kritis, dan peduli terhadap persoalan sosial. Santri tidak boleh hanya dipersiapkan untuk menjadi imam di masjid atau guru di balai pengajian, tetapi juga harus memiliki kesempatan berkiprah dalam pendidikan, teknologi, ekonomi, lingkungan, hingga pengambilan kebijakan publik.
Bukan berarti peran tradisional santri harus ditinggalkan. Justru nilai-nilai luhur yang diwariskan para ulama perlu menjadi fondasi ketika santri memasuki ruang-ruang kehidupan modern.
Aceh dan Tantangan Menjaga Marwah Keislaman
Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam serta tradisi pendidikan dayah yang telah mengakar. Namun, identitas keislaman bukan hanya tentang simbol dan aturan formal. Identitas itu juga harus tercermin dalam kejujuran, kepedulian sosial, penghormatan terhadap ilmu, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Aceh membutuhkan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan, kesempatan kerja bagi generasi muda, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemerataan pembangunan antara perkotaan dengan wilayah pedesaan.
Persoalan-persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika keagamaan atau janji pembangunan. Dibutuhkan kebijakan yang terukur, anggaran yang tepat sasaran, tata kelola yang transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Di sinilah nilai-nilai yang diajarkan di pesantren menemukan relevansinya. Kejujuran harus menjadi prinsip dalam mengelola anggaran. Amanah harus menjadi landasan dalam menjalankan jabatan. Keadilan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Sementara kepedulian terhadap kaum lemah harus diwujudkan melalui program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jika nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bersama, maka agama tidak hanya hadir di mimbar dan ruang ibadah, tetapi juga terasa dalam kehidupan sosial dan pelayanan publik.
Dayah Harus Menjadi Pusat Perubahan Generasi
Dayah merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam di Aceh. Dari dayah, generasi muda belajar tentang Al-Qur’an, fikih, akhlak, kedisiplinan, penghormatan kepada guru, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Namun, tantangan zaman terus berubah. Generasi muda kini berhadapan dengan perkembangan teknologi digital, arus informasi yang tidak terbendung, perubahan dunia kerja, serta berbagai persoalan sosial yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis.
Karena itu, penguatan dayah perlu menjadi agenda bersama. Pemerintah harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap kualitas tenaga pengajar, sarana pendidikan, kesejahteraan pendidik, akses teknologi, dan kesempatan bagi santri untuk mengembangkan keterampilan.
Pendidikan agama dan penguasaan ilmu pengetahuan modern bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling melengkapi dalam melahirkan generasi Aceh yang beriman, berpengetahuan, mandiri, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Santri yang memahami kitab kuning sekaligus menguasai teknologi akan memiliki ruang pengabdian yang lebih luas. Santri yang memiliki akhlak sekaligus keterampilan kewirausahaan dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara santri yang memahami agama sekaligus persoalan sosial dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.
Ulama, Pemerintah, dan Tanggung Jawab terhadap Rakyat
Dalam sejarah Aceh, ulama memiliki kedudukan penting sebagai sumber ilmu, pembimbing moral, dan bagian dari kekuatan sosial masyarakat. Kedudukan tersebut membawa tanggung jawab besar, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan daerah.
Ulama diharapkan terus menjadi penjaga nilai dan suara moral masyarakat. Pemerintah membutuhkan nasihat yang jujur, sedangkan masyarakat membutuhkan bimbingan yang menyejukkan sekaligus membangkitkan kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya.
Hubungan ulama dan pemerintah seharusnya dibangun atas dasar kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata kepentingan seremonial. Nasihat ulama perlu dihargai, termasuk ketika mengingatkan tentang keadilan, amanah, kemiskinan, pendidikan, atau kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada saat yang sama, ulama dan kalangan santri perlu menjaga kemandirian moral agar tetap mampu memberikan pandangan secara jernih dan bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan dengan ilmu dan adab merupakan bagian dari kepedulian terhadap daerah, bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai permusuhan.
Aceh membutuhkan ruang dialog yang sehat antara ulama, pemerintah, akademisi, pemuda, dan masyarakat sipil. Dengan begitu, persoalan daerah dapat dibahas secara terbuka, tanpa kehilangan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Jangan Biarkan Generasi Muda Kehilangan Arah
Salah satu pekerjaan besar Aceh adalah memastikan generasi mudanya memiliki masa depan yang layak. Pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja, ruang kreativitas, serta kesempatan berwirausaha perlu menjadi perhatian bersama.
Jika generasi muda hanya memperoleh nasihat moral tanpa dukungan terhadap kebutuhan pendidikan dan masa depannya, maka upaya membangun generasi unggul belum berjalan secara utuh.
Santri dapat mengambil peran penting dalam menjawab tantangan ini. Mereka bisa menjadi penggerak literasi, pendamping masyarakat, pelaku usaha, pengembang teknologi, pegiat lingkungan, dan jembatan dialog di tengah perbedaan sosial.
Namun, peran tersebut memerlukan dukungan nyata. Pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat harus membuka kesempatan bagi santri untuk berkembang. Jangan sampai potensi besar yang dimiliki generasi muda berhenti karena keterbatasan akses, kurangnya fasilitas, atau minimnya kesempatan.
Aceh tidak hanya membutuhkan generasi yang mampu berbicara tentang masa lalu dengan bangga, tetapi juga generasi yang sanggup merancang masa depan dengan ilmu, kerja keras, dan integritas.
Hari Santri Harus Melahirkan Gerakan Nyata
Peringatan Hari Santri tahun ini seharusnya menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi santri bagi Aceh.
Pemerintah daerah dapat menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pendidikan dayah, memperluas beasiswa, meningkatkan keterampilan santri, dan mendorong kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam.
Di tingkat masyarakat, santri dapat mengambil bagian dalam gerakan sosial, seperti membantu anak-anak yang kesulitan belajar, memperkuat literasi digital, menjaga lingkungan, mendampingi masyarakat kurang mampu, dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Sementara itu, masyarakat perlu memberikan ruang bagi santri untuk menyampaikan gagasan dan ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Semua itu tidak harus dimulai dari program besar. Perubahan dapat dimulai dari lingkungan dayah, desa, masjid, dan komunitas pemuda. Yang terpenting adalah adanya kesinambungan antara nilai yang diajarkan dengan tindakan nyata.
Sebab, ukuran keberhasilan pendidikan agama bukan hanya seberapa banyak ilmu yang dihafal, tetapi juga seberapa jauh ilmu itu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Penutup: Merawat Aceh dengan Ilmu dan Amanah
Hari Santri adalah pengingat bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Jika dahulu ulama dan santri mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini perjuangan itu dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberantasan kebodohan, penguatan ekonomi rakyat, penjagaan moral, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Aceh memiliki modal sejarah, tradisi keilmuan, dan kekuatan sosial yang besar. Tantangannya adalah bagaimana semua modal tersebut diterjemahkan menjadi kemajuan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, Hari Santri tidak seharusnya hanya menjadi perayaan identitas, tetapi juga momentum untuk mengoreksi diri. Sudahkah kita menempatkan ilmu di atas kebencian? Sudahkah amanah menjadi dasar kepemimpinan? Sudahkah kepedulian kepada rakyat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata.
Aceh tidak hanya membutuhkan generasi yang pandai berbicara tentang agama, tetapi juga generasi yang mampu membuktikan nilai agama melalui kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pada akhirnya, marwah Aceh tidak hanya dijaga melalui simbol dan kebanggaan sejarah. Marwah itu juga dirawat melalui keadilan, pendidikan yang bermutu, kesejahteraan rakyat, serta kepemimpinan yang amanah.
