MEUREUDU – Ketidakhadiran Wakil Bupati Pidie Jaya dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Maulid Raya Kabupaten menuai kritik dari pemerhati daerah, Aldo Poroh. Ia menilai absennya orang nomor dua di Pidie Jaya itu dalam dua agenda penting patut mendapat penjelasan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Bagi Aldo, Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum meneguhkan peran generasi muda. Begitu pula Maulid Raya, yang menjadi ruang memperkuat syiar Islam dan kebersamaan masyarakat.
“Dua momentum besar ini menyangkut identitas, semangat, dan marwah daerah. Sangat disayangkan jika wakil kepala daerah justru tidak hadir tanpa penjelasan terbuka yang dapat dipahami masyarakat,” tegas Aldo. Jum’at 30 Oktober 2026.
Ia menekankan, persoalannya bukan semata-mata absensi, melainkan tanggung jawab moral dan keteladanan yang melekat pada jabatan publik. Seorang pemimpin, menurutnya, dituntut menunjukkan penghormatan terhadap agenda yang memiliki arti penting bagi masyarakat.
“Jangan hanya menuntut pemuda berpartisipasi jika pemimpinnya tidak menunjukkan keteladanan. Jangan bicara tentang menjaga syiar Islam dan kebersamaan jika momentum penting daerah justru tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Aldo mendesak Bupati Pidie Jaya mengambil sikap dengan meminta klarifikasi sekaligus memberikan teguran apabila ketidakhadiran tersebut terbukti tidak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta DPRK Pidie Jaya menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi dari wakil bupati. Menurutnya, lembaga legislatif tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika muncul pertanyaan publik mengenai tanggung jawab pejabat daerah.
“DPRK harus bersuara. Panggil dan minta penjelasan. Masyarakat berhak mengetahui alasan ketidakhadiran pejabat yang mereka percayakan untuk memimpin daerah ini,” katanya.
Aldo menegaskan, kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui pernyataan dan janji, tetapi harus dibuktikan lewat sikap, tanggung jawab, serta kehadiran dalam momentum yang menyangkut kepentingan bersama.
“Pidie Jaya bukan milik segelintir orang. Ini rumah kita bersama. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Jangan sampai masyarakat merasa daerah ini dipimpin tanpa kesungguhan dan keteladanan,” pungkasnya.
