Meulaboh – Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU) menggelar Sarasehan Pembangunan Daerah dengan menghadirkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Wamen Komdigi RI), Nezar Patria, di Auditorium Teuku Umar, Kampus UTU, Selasa (3/11/2026).
Sarasehan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Nezar Patria, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Aceh Dr. Safuadi, serta Guru Besar Sosiologi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Prof. Dr. M. Nazaruddin, M.Si. Diskusi dipandu Wakil Dekan I FISIP UTU, Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si.
Rektor UTU Prof. Dr. Nyak Amir, M.Pd., dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa perguruan tinggi dan alumninya memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang berkualitas. Menurutnya, kapasitas akademik, keahlian, dan jaringan alumni dapat menjadi sumber daya untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM., yang turut memberikan sambutan, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan para alumninya. Keterlibatan kalangan akademisi dinilai dapat memberikan kontribusi pemikiran dan keahlian dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Dr. Safuadi menyoroti paradoks pembangunan Aceh. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Aceh belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalan utamanya bukan semata-mata keterbatasan sumber daya, melainkan belum optimalnya pengelolaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Aceh ini SDA-nya besar, tidak kekurangan sumber daya. Tapi kita ini kekurangan sistem orkestrasi,” ujar Safuadi.
Ia menjelaskan, terdapat tiga tahapan yang perlu dijalankan untuk mendorong kemajuan Aceh, yaitu menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan (trust), mempercepat industrialisasi dalam lima hingga sepuluh tahun, serta melakukan transformasi menuju kemandirian ekonomi. Tahapan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Aceh terhadap dana otonomi khusus melalui pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi.
Sementara itu, Prof. M. Nazaruddin mengusulkan pendekatan pembangunan ekonomi kolaboratif yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan. Model tersebut perlu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pemerataan, dan kelestarian lingkungan.
“Saya menyarankan agar pengembangannya menggunakan pendekatan ekonomi kerakyatan, sosiologi pembangunan, modal sosial, dan ekonomi Islam, sehingga tidak hanya menjadi dokumen ekonomi, tetapi juga menjadi gagasan transformasi sosial dan kelembagaan,” katanya.
Wamen Komdigi Nezar Patria mengangkat tema transformasi digital sebagai pengungkit investasi dan daya saing daerah melalui pembangunan ekosistem talenta, UMKM, dan inovasi di Aceh Barat. Ia menilai kabupaten tersebut memiliki modal ekonomi yang cukup untuk berkembang, sebagaimana terlihat dari sejumlah indikator ekonomi pada 2025.
“Jika dilihat data seperti PDRB, Aceh Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada tahun 2025. PDRB per kapita pun nomor lima se-Provinsi Aceh. Ini membuktikan kita punya modal yang cukup untuk bangkit,” ungkap Nezar yang juga menjadi Sekretaris Jenderal KAGAMA Pusat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian antara lain angka kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal.
Sarasehan pembangunan daerah ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Aceh Barat masa bakti 2025–2030.
