SIGLI – Bupati Pidie Sarjani Abdullah mulai mengisi sejumlah posisi penting di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie. Sebanyak tujuh pejabat eselon II B hingga III A resmi dilantik dalam prosesi yang berlangsung di Pendopo Bupati Pidie, Jumat 13 November 2026 Sore.
Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar Panitia Seleksi pada 27 Oktober 2026.
Salah satu posisi yang menjadi perhatian adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie. Jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Ir. Teuku Makhriza, ST, MT.
Selain Teuku Makhriza, Sarjani juga melantik enam pejabat lainnya, yakni:
* Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setdakab Pidie.
* Sri Rahayu, SE, sebagai Kepala DPMPPTSP Pidie.
* Drs. Saiful Ifwan Mustafa, MM, sebagai Kepala Pelaksana BPBD Pidie.
* Nuzul Warni, SE, sebagai Kepala Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie.
* Basri, S.Pd., M.Pd., sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Pidie.
* Fajar Azhari, S.Tr.IP., sebagai Kepala Subbagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Pidie.
Pengisian tujuh jabatan tersebut bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur pemerintahan. Para pejabat baru kini dihadapkan pada tuntutan untuk membuktikan kemampuan, mempercepat kinerja organisasi, serta menjawab berbagai persoalan pelayanan publik.
Terlebih, sejumlah sektor yang kini memiliki pimpinan baru bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, investasi, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.
Kini, publik menanti gebrakan para pejabat yang baru dilantik. Hasil seleksi terbuka harus berujung pada kinerja nyata, bukan sekadar perubahan nama di kursi jabatan.
Bagi Pemkab Pidie, tantangan sesungguhnya dimulai setelah pelantikan: membangun birokrasi yang bekerja cepat, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.[Mul]
