BANDA ACEH — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Irmawan, S.Sos., MM, menyoroti serius kondisi infrastruktur di Kabupaten Gayo Lues yang kembali mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor pada 12 November 2026 lalu.
Menurut Irmawan, kerusakan sejumlah jembatan dan terputusnya akses jalan antarkabupaten menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di wilayah dataran tinggi Aceh tidak bisa lagi ditangani dengan pola perbaikan sementara setiap kali bencana terjadi.
Tiga jembatan yang mengalami kerusakan parah, yakni Jembatan Kong Bur di Desa Tetinggi, Jembatan Desa Cinta Maju di Kecamatan Blangpegayon, dan Jembatan Aih Bobo di Kecamatan Dabun Gelang. Selain itu, longsor di kawasan Ise-Ise, Kecamatan Rikit Gaib, memutus akses Gayo Lues–Aceh Tengah, sementara longsor di Bur Nipis turut menghambat jalur menuju Aceh Barat Daya.
Irmawan menilai, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pendekatan pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana.
“Jangan sampai setiap kali banjir bandang dan longsor terjadi, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Jalan putus, jembatan rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan masyarakat harus menunggu perbaikan. Ini tidak boleh terus berulang,” menjadi penegasan penting dalam persoalan tersebut.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur Gayo Lues harus ditempatkan sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar proyek fisik. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi antarkawasan.
Irmawan juga menyoroti usulan pembangunan delapan infrastruktur prioritas Gayo Lues yang telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada Agustus 2026, terdiri atas tujuh jembatan dan satu ruas jalan.
Tujuh jembatan tersebut meliputi Aih Bobo, Kendawi, Rerebe, Pintu Rime, Atu Peltak Penomon Jaya, Simpang Kenyaran–Aih Ilang, dan Lesten. Sementara ruas jalan yang diusulkan adalah Lesten sepanjang 10,7 kilometer.
Menurutnya, usulan tersebut harus mendapat perhatian serius dan tidak boleh berhenti sebatas dokumen perencanaan maupun daftar kebutuhan pembangunan.
“Kalau infrastruktur itu sudah dinilai prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus memastikan ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kerusakan, sementara proses pembangunan berjalan terlalu lambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irmawan mengingatkan bahwa karakter geografis Gayo Lues yang didominasi pegunungan, lereng curam, dan aliran sungai membutuhkan desain infrastruktur yang berbeda dengan daerah dataran rendah.
Pembangunan kembali jembatan, katanya, harus memperhitungkan debit banjir ekstrem, daya gerus sungai, kedalaman fondasi, serta kebutuhan bentang jembatan yang memadai.
Pendekatan Build Back Better atau membangun kembali dengan kualitas lebih baik harus menjadi prinsip utama. Artinya, infrastruktur yang dibangun kembali tidak boleh sekadar menggantikan bangunan lama, tetapi harus lebih kuat dan mampu menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Ia juga mendorong normalisasi sungai, penguatan tebing, serta penanganan kawasan rawan longsor secara terpadu agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan fisik.
Irmawan turut menekankan pentingnya percepatan penanganan ruas Blangkejeren–Pining yang menjadi salah satu akses strategis penghubung Gayo Lues dengan Aceh Tamiang.
Ruas tersebut bukan hanya penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga mendukung mobilisasi alat berat untuk penanganan kawasan hulu dan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti Sabo Dam di daerah aliran sungai.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, pengendalian sungai, dan penanganan kawasan hulu harus dirancang dalam satu kesatuan kebijakan. Jika hanya satu bagian yang ditangani, sementara bagian lainnya terbengkalai, risiko kerusakan akan terus berulang.
Ia meminta pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berjalan efektif, termasuk kepastian anggaran, jadwal pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan.
Irmawan menegaskan, masyarakat Gayo Lues berhak mendapatkan infrastruktur yang aman dan layak. Jangan sampai kondisi geografis dan kerawanan bencana justru membuat daerah tersebut terus tertinggal dalam pembangunan.
Pemerintah pusat harus hadir dengan kebijakan dan dukungan anggaran yang nyata. Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membuka kembali akses darurat, tetapi harus memastikan konektivitas wilayah pulih secara permanen dan ekonomi masyarakat kembali bergerak.
“Jangan menunggu jalan dan jembatan rusak berulang kali baru pemerintah bergerak. Pembangunan infrastruktur di Gayo Lues harus direncanakan berdasarkan risiko bencana, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan jangka panjang. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan,” demikian Irmawan.
BANDA ACEH — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Irmawan, S.Sos., MM, menyoroti serius kondisi infrastruktur di Kabupaten Gayo Lues yang kembali mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor pada 12 November 2026 lalu.
Menurut Irmawan, kerusakan sejumlah jembatan dan terputusnya akses jalan antarkabupaten menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di wilayah dataran tinggi Aceh tidak bisa lagi ditangani dengan pola perbaikan sementara setiap kali bencana terjadi.
Tiga jembatan yang mengalami kerusakan parah, yakni Jembatan Kong Bur di Desa Tetinggi, Jembatan Desa Cinta Maju di Kecamatan Blangpegayon, dan Jembatan Aih Bobo di Kecamatan Dabun Gelang. Selain itu, longsor di kawasan Ise-Ise, Kecamatan Rikit Gaib, memutus akses Gayo Lues–Aceh Tengah, sementara longsor di Bur Nipis turut menghambat jalur menuju Aceh Barat Daya.
Irmawan menilai, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pendekatan pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana.
“Jangan sampai setiap kali banjir bandang dan longsor terjadi, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Jalan putus, jembatan rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan masyarakat harus menunggu perbaikan. Ini tidak boleh terus berulang,” menjadi penegasan penting dalam persoalan tersebut.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur Gayo Lues harus ditempatkan sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar proyek fisik. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi antarkawasan.
Irmawan juga menyoroti usulan pembangunan delapan infrastruktur prioritas Gayo Lues yang telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada Agustus 2026, terdiri atas tujuh jembatan dan satu ruas jalan.
Tujuh jembatan tersebut meliputi Aih Bobo, Kendawi, Rerebe, Pintu Rime, Atu Peltak Penomon Jaya, Simpang Kenyaran–Aih Ilang, dan Lesten. Sementara ruas jalan yang diusulkan adalah Lesten sepanjang 10,7 kilometer.
Menurutnya, usulan tersebut harus mendapat perhatian serius dan tidak boleh berhenti sebatas dokumen perencanaan maupun daftar kebutuhan pembangunan.
“Kalau infrastruktur itu sudah dinilai prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus memastikan ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kerusakan, sementara proses pembangunan berjalan terlalu lambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irmawan mengingatkan bahwa karakter geografis Gayo Lues yang didominasi pegunungan, lereng curam, dan aliran sungai membutuhkan desain infrastruktur yang berbeda dengan daerah dataran rendah.
Pembangunan kembali jembatan, katanya, harus memperhitungkan debit banjir ekstrem, daya gerus sungai, kedalaman fondasi, serta kebutuhan bentang jembatan yang memadai.
Pendekatan Build Back Better atau membangun kembali dengan kualitas lebih baik harus menjadi prinsip utama. Artinya, infrastruktur yang dibangun kembali tidak boleh sekadar menggantikan bangunan lama, tetapi harus lebih kuat dan mampu menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Ia juga mendorong normalisasi sungai, penguatan tebing, serta penanganan kawasan rawan longsor secara terpadu agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan fisik.
Irmawan turut menekankan pentingnya percepatan penanganan ruas Blangkejeren–Pining yang menjadi salah satu akses strategis penghubung Gayo Lues dengan Aceh Tamiang.
Ruas tersebut bukan hanya penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga mendukung mobilisasi alat berat untuk penanganan kawasan hulu dan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti Sabo Dam di daerah aliran sungai.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, pengendalian sungai, dan penanganan kawasan hulu harus dirancang dalam satu kesatuan kebijakan. Jika hanya satu bagian yang ditangani, sementara bagian lainnya terbengkalai, risiko kerusakan akan terus berulang.
Ia meminta pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berjalan efektif, termasuk kepastian anggaran, jadwal pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan.
Irmawan menegaskan, masyarakat Gayo Lues berhak mendapatkan infrastruktur yang aman dan layak. Jangan sampai kondisi geografis dan kerawanan bencana justru membuat daerah tersebut terus tertinggal dalam pembangunan.
Pemerintah pusat harus hadir dengan kebijakan dan dukungan anggaran yang nyata. Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membuka kembali akses darurat, tetapi harus memastikan konektivitas wilayah pulih secara permanen dan ekonomi masyarakat kembali bergerak.
“Jangan menunggu jalan dan jembatan rusak berulang kali baru pemerintah bergerak. Pembangunan infrastruktur di Gayo Lues harus direncanakan berdasarkan risiko bencana, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan jangka panjang. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan,” demikian Irmawan.
