BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh akan memperketat pengawasan wilayah perbatasan Aceh, terutama di jalur tikus. Hal tersebut dilakukan imbas munculnya transmisi lokal covid-19 di Aceh.
“Rata-rata penderita covid-19 di Aceh berasal dari luar daerah yang kemudian terjadi transmisi lokal, dan bahkan membentuk klaster penularan baru. Karena itu, kita harus mewaspadai setiap orang yang datang ke Aceh,” kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Senin, 29 Juni 2020.
Pengawasan dan pemeriksaan diperketat bagi setiap orang yang akan ke Aceh melalui pintu masuk di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Singkil. Setiap pelintas perbatasan Aceh wajib memenuhi protokol kesehatan covid-19.
“Kepala gugus tugas akan mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan orang yang masuk ke Aceh. Surat edaran tersebut sebagai dasar dalam pengawasan perjalanan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Nova, gugus tugas nasional, TNI dan Polri akan membantu Pemerintah Aceh melakukan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman covid-19.
“Pengendalian covid-19 harus kita lakukan secara terpadu, terarah dan sistematis. Oleh karena itu kita segera menyusun pedoman bagi masyarakat yang mau melakukan perjalanan lintas provinsi. Pedoman tersebut memuat persyaratan keluar-masuk Aceh,” ucap Nova.
Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, meminta Pemerintah Kabupaten/kota di perbatasan Aceh-Sumut agar lebih memaksimalkan kinerja para petugas di posko perbatasan.
“Pengawasan perbatasan yang dilakukan sebelumnya masih terdapat sejumlah kekurangan. Seperti lolosnya pergerakan orang melalui jalur tikus,” kata Taqwallah.
Taqwallah meminta pemerintah kabupaten/kota di perbatasan untuk mengidentifikasikan segala kebutuha dalam melaksanakan pengawasan, baik fasilitas maupun anggaran.
“Yang perlu kita pikirkan strategi pengaman melalui jalur tikus dan kenyamanan petugas, supaya hasilnya maksimal,” jelasnya.
Sumber: Mercon.id
