BANDA ACEH – Pengamat economi dan pemerintah, Taufiq A Rahin, meminta elit Aceh untuk menyudahi pertikaian yang sedang terjadi. Pasalnya, pertikaian elit dinilai tak lagi menarik bagi masyarakat di Aceh.
Hal ini disampaikan Taufiq A Rahin melalui pernyataan tertulisya kepada atjehwatch.com, Minggu 19 Juli 2020.
“Rakyat tak lagi menarik menonton pertikaian elit Aceh,” kata Taufiq.
Menurutnya, besok atau Senin 20 Juli 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Banmus terkait agenda membatalkan proyek multiyear 2020 sebesar Rp 2,6 triliun.
“Ternyata ini menjadi perdebatan, juga simpang siur keinginan elite Aceh, ada yang sangat getol membuat, mencari argumentasi agar proyek tersebut mesti menjadi kenyataan, dengan alasan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan perekonomian rakyat, juga ada yang merupakan keinginan kabupaten/kota, juga mengatasnamakan kepentingan rakyat.”
“Demikian juga yang menolak mengatasnamakan kepentingan rakyat, dalam rangka mengamankan uang dan anggaran belanja publik milik rakyat, agar tidak dimanfaatkan untuk orang, kelompok dan elite tertentu. Sehingga perdebatan elite Aceh berkaitan dengan proyek multiyear 2020 juga mencuat dan beredar ditengah masyarakat. Juga masyarakat/rakyat menjadi semakin serius memperhatikan permasalahan ini sebagai diskusi diantara masyarakat, dan ramai yang bertanya, apakah benar jika dilanjutkan proyek multiyear 2020 memberikan manfaat langsung kepada rakyat?”
Karenanya, kata dia, silahkan elite Aceh, juga para pemimpin dan elite politik di Aceh, baik yang ada di DPRA (legislatif) dan Plt. Gubernur (eksekutif) berfikir rasional, realistis, yang paling penting menggunakan “hati-nurani.”
“Apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat?Nah, hal ini semakin menjadi tanda tanya besar dibenak rakyat Aceh, apakah proyek multiyear 2020 secara benar dan ril untuk rakyat serta kepentingan rakyat. Sehingga rakyat benar-benar rakyat menunggu keputusan DPRA, baik menolak maupun menerima proyek multiyear Rp 2,6 triliun 2020. Maka silahkan pertegas, jika ditolak dengan alasan untuk menyelamat anggaran belanja publik tidak dikuasai orang, elite, perusahaan tertentu ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bahkan dapat dimanfaatkan oleh “free rider (penumpang gelap),” latanya.
“Yang mendukung juga untuk kepentingan rakyat, membangun, menghubungkan antar wilayah (dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan), membangkitkan perekonomian rakyat. Karena itu juga secara ril dan rasional benar untuk kepentingan rakyat.”
“Oleh karenanya, jujur saja jika ditolak nantinya jangan terlalu memaksa diri agar jadi proyek tersebut, jika nanti seolah-olah benar untuk rakyat, tetapi memberikan manfaat ternyata tidak untuk jujur tidak ada manfaat bagi rakyat. Sesungguhnya elite politik dan pemimpin Aceh hanya sekedar beretorika menggunakan kepentingan rakyat hanya sekedar “lips services”. Rakyat memerlukan kepastian dari jadi dan atau tidaknya proyek multiyear. Rakyat semakin tidak menarik menonton pertengkaran elite Aceh, sementara ini rakyat sedang susah serta sulit tanpa kepastian. Ditengah pandemi covid-19 dan banyak masalah serta dampaknya, baik kesehatan, kehidupan, ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Silahkan elite benar dan jujur untuk kepentingan rakyat,” katanya. []
