Atjeh Watch
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Atjeh Watch
No Result
View All Result
Home Nanggroe

KAPRa Bakal Gugat Pemerintah Aceh Terkait Pembatasan BBM Bersubsidi

Admin1 by Admin1
22/08/2020
in Nanggroe
0
KAPRa Bakal Gugat Pemerintah Aceh Terkait Pembatasan BBM Bersubsidi

Meulaboh – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Kaukus Advokat Pro Rakyat (KAPRa) berencana menggugat Pemerintah Provinsi Aceh terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkait Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020.

“Kami ada untuk dan bersama rakyat, kami akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia baik gugatan maupun tuntutan terhadap kebijakan tersebut,” kata Sektretaris KAPRa Aceh, Advokat Rahmad Hidayat dalam keterangan tertulis di Meulaoh, Jumat.

Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi terhadap pemilik kendaraan bermotor jenis roda empat di Aceh,m dengan cara memasang stiker kepada setiap kendaraan di daerah ini, pemerintah daerah diduga bermaksud untuk mempermalukan masyarakat.

Hak tersebut, kata Rahmad Hidayat, sangat bententangan dengan amanah UUD 1945 pasal 28G ayat 2.

Di dalam UUD 1945 secara nyata-nyata dan jelas dalam Pasal 28G ayat 2 menyatakan Hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan. Setiap warga negara tidak berhak untuk disiksa dan direndahkan martabatnya.

Menurutnya, karena setiap warga negara tidak boleh direndahkkan martabatnya dengan cara mempermalukan mereka.

Di samping itu, di dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan “Hak warga negara untuk mendapatkan kemudahan demi keadilan. Tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap warga negara dalam mencapai persamaan dan keadilan. Setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan akses khusus guna mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal” katanya menegaskan.

Untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi, kata Rahmad Hidayat, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan dan keadilan dalam mengakses untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal.

Yang dimaksud suatu hal disini, yaitu kesempatan dan manfaat yang sama dari bahan bakar bersubsidi yang tidak lain juga bersumber dari pajak setiap warga negara.

“Jadi kenapa Pemerintah Aceh seolah-seolah menjadi contoh yang baik untuk pemerintah daerah lain dalam melaksanakan kebijakan ini, kebijakan mempermalukan rakyatnya,” katanya menegaskan.

Oleh karena itu, KAPRa menegaskan pihaknya akan bersikap dengan kebijakan Pemerintah Aceh permalukan rakyat dalam pembatasan bahan bakar bersubsidi dengen embel-embel stiker ini.

“Kami ada untuk dan bersama rakyat dan kami akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia baik gugatan maupun tuntutan terhadap kebijakan tersebut,” kata Advokat Rahmad Hidayat menegaskan.

Sumber: antara

Previous Post

156 Ribu Mobil di Aceh Dipasangi Stiker BBM Subsidi

Next Post

PDIP Sebut Sejak Awal Gibran Tak Akan Lawan Kotak Kosong

Next Post
Bertemu Megawati, Gibran: Saya Serius Maju Pilkada Solo

PDIP Sebut Sejak Awal Gibran Tak Akan Lawan Kotak Kosong

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Bos Jey Acungi Jempol Bupati Sibral, Turun Langsung Tangani Banjir Bandar Baru

Bos Jey Acungi Jempol Bupati Sibral, Turun Langsung Tangani Banjir Bandar Baru

16/11/2026
Tokoh Muda Aldo Pohroh Apresiasi Bupati Sibral Malasyi Turun Malam Tinjau Lokasi Banjir Bandar Baru

Tokoh Muda Aldo Pohroh Apresiasi Bupati Sibral Malasyi Turun Malam Tinjau Lokasi Banjir Bandar Baru

16/11/2026
Banjir dan Abrasi Ancam Bandar Baru, Bupati & DPRK Pidie Jaya Turun Malam-malam Desak Penanganan BWS

Banjir dan Abrasi Ancam Bandar Baru, Bupati & DPRK Pidie Jaya Turun Malam-malam Desak Penanganan BWS

16/11/2026
Kapolres Abdya Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026, Sasar 13 Pelanggaran Prioritas

Kapolres Abdya Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026, Sasar 13 Pelanggaran Prioritas

16/11/2026
Pemkab Gandeng Perusahaan Tambang dan Sawit Atasi Banjir Abdya, Tak Pakai Dana CSR

Pemkab Gandeng Perusahaan Tambang dan Sawit Atasi Banjir Abdya, Tak Pakai Dana CSR

16/11/2026

Terpopuler

Ohku, SK Sudah Dibacakan, Juara Berubah! Ayah Mutiara Pertanyakan Keputusan Dewan Hakim MTQ Pidie

Ohku, SK Sudah Dibacakan, Juara Berubah! Ayah Mutiara Pertanyakan Keputusan Dewan Hakim MTQ Pidie

16/11/2026

Nyan, DSI Akui Human Error Dewan Hakim MTQ Pidie, Hasil Mediasi Putuskan Juara Bersama

Polres Pidie Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas

Cuaca Ekstrem Landa Aceh

Nyan, Kadis Syariat Islam Pidie Akui Salah Rekap Nilai MTQ, Mediasi Disiapkan!

  • Home
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2022 atjehwatch.com

No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video

© 2022 atjehwatch.com