BANDA ACEH – Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Aceh kembali menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi 10 program pokok PKK dengan mitra terkait di jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Badan Narkotika Negara (BNN) Provinsi Aceh, di Aula Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Kamis (18/2/2021).
Rapat itu bertujuan untuk membangun sinergi antara TP PKK Aceh dengan seluruh stakeholder, terkait tugas dan fungsi dari kelompok kerja (Pokja) 1 yakni, tentang Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dan fenomena kerusakan generasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati mengatakan, rapat rutin tahunan ini harus menjadi ajang untuk berbagi tugas lintas pemangku kepentingan. Yaitu dengan cara membangun kolaborasi antara pemerintah dan pihak terkait, dalam upaya membangun pendidikan karakter keluarga dan memberantas penyalahguna narkoba. Dengan produk akhir adalah membangun generasi yang unggul dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Untuk itu, kita harus fungsikan kembali peran kita sebagai penggeraknya. Kita memang tidak mempunyai pendanaan kegiatan secara khusus, namun kita bisa mencoba untuk menjadi pemeran utama dalam setiap kegiatan kita, kemudian kita mengajak dinas terkait untuk bisa mencapai tujuan tersebut,” kata Dyah saat memimpin rapat.
Seperti halnya dalam perlindungan anak, kata Dyah, PKK juga memiliki peranan penting dan strategis dalam menghapus persoalan kekerasan terhadap anak dan remaja. Dengan cara ikut berkontribusi dalam membangun pendidikan berkarakter dalam keluarga, sehingga kaum muda Aceh bisa tumbuh dengan jiwa yang mandiri dan semangat nasionalis yang tinggi.
Ia menuturkan, dalam persoalan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah ataupun lembaga tertentu. Namun lebih dari itu, juga menjadi tanggung jawab bersama, jadi masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam melindungi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Dengan demikian anak akan terhindar dari segala paparan negatif seperti kekerasan seksual dan narkoba.
“Ini harus menjadi keprihatinan kita bersama, jadi ini ada kaitannya dengan semua pihak baik BNN maupun SKPA lainya, seperti pelaku kekerasan seksual cenderungnya mereka adalah pengguna narkoba, sehingga mereka akan bertindak di luar akal sehat mereka,” ujar Dyah.
Sebab itu, Dyah mengajak seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk lebih sadar dan saling menjaga serta melindungi anak-anak, terutama di tingkat gampong.
“Jangan sampai anak-anak kita ini terpengaruhi dengan perilaku yang menyimpang. Masyarakat harus mengawasi dan saling melindungi, karena pelaku bukan hanya dari orang asing saja namun orang terdekat pun bisa menjadi pelaku kejahatan,” pungkas Dyah.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Brigjen Pol. Heru Pranoto mengatakan, penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi di kalangan anak muda Aceh. Bahkan kebanyakan dari pengguna narkoba itu sendiri merupakan pemuda dan pemudi di usia produktif (20 hingga 40).
Ia menyebut, dalam istilah kriminologi sendiri narkoba di golongkan dalam kategori induk dari segala kejahatan. Yang mana setiap penggunanya cenderung akan melakukan kejahatan lainnya yang disebabkan oleh efek dari zat adiktif tersebut.
“Kami juga punya Program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Program itu merupakan salah satu upaya kita untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari gampong dengan menyasar relawan dari kalangan pemuda gampong,” kata Heru.
Maka itu, ia menyambut baik kolaborasi BNN dan PKK Aceh dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Nantinya, ia juga akan menargetkan program bersinar ini untuk dilaksanakan di sekolah dan pesantren. Dengan merekrut relawan dari kalangan pelajar, sehingga dengan sadarnya mereka akan turut mensosialisasikan pencegahan narkoba.
“Kita juga terus lakukan sosialisasi, salah satunya melalui sosial media agar menyasar kaum milenial, kami juga buat video tik tok yang sedang gandrung saat ini agar sosialisasi ini lebih mengena pada kaum milenial,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al Hudri, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri, Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Nevi Aryani, Kepala DRKA Teuku Syarbaini, dan perwakilan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pertemuan tersebut menerapkan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.[]
