SIGLI – Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Aceh.
Diantaranya pengadaan kapal penumpang Aceh Hebat, proyek Multiyears, bantuan Hibah dan Bansos serta dana refocussing anggaran masa pandemi.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli, Mahzal Abdullah mengatakan banyak kebijakan anggaran yang berpotensi masalah dan harus dituntaskan karena sangat merugikan negara dan rakyat Aceh terkhusus.
“Ini sangat urgen, KPK harus mampu menuntaskan persoalan di Aceh, rakyat Aceh sudah sangat menderita dengan kondisi seperti ini,” tutur Mahzal kepada awak media. Senin, 28 Juni 2021.
HMI Cabang Sigli meminta KPK untuk bersikap profesional dan transparansi serta mendukung kehadirannya di Aceh.
“Transparansi dalam penyelidikan, sejak awal harus dibuka seterangnya kepada publik, dan publik harus mendukung dan mengawal bersama kasus yang sedang diseliki KPK,” tutupnya.[ ]
