JAKARTA – Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta pihak penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengedepankan edukasi daripada hukuman untuk pedagang yang terbukti melanggar PPKM yang diberlakukan di beberapa provinsi dan kabupaten kota di Indonesia.
“Kedepankan edukasi daripada hukuman,” ujar pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini.
“Mereka tidak boleh jualan itu sudah satu hukuman. Secara ekonomi terancam dan perut lapar. Jangan lagi ditambah dengan pemidanaan dan hukuman denda yang jumlahnya memberatkan,” kata wakil ketua Komite III DPD RI ini menanggapi hukuman 5 juta untuk tukang bubur dan tukang bakso dan pemilik cafe di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Apalagi, kata Syech Fadhil. ada indikasi diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman. Dimana, para pedagang kecil dihukum denda jutaan. Sedangkan pedagang besar hanya ratusan ribu.
“Ini sungguh terlalu,” katanya.
Syech Fadhil berharap penegak hukum dan pemerintah daerah benar-benar menjadi pengayom masyarakat serta bukan sekedar memerintah.
“Bagi abdi negara, mereka tak susah memikirkan hari-hari selama PPKM. Mereka tetap dibayar gajinya oleh negara. Sedangkan masyarakat, satu hari tak bekerja, di rumah tak makan. Makanya, mau tak mau mereka harus bekerja. Ini alasan mengapa edukasi itu lebih penting dan menyentuh dari hukuman,” ujar Syech Fadhil.
Menurut Syech Fadhil, pemimpin lebih mengedepankan aksi-aksi yang edukatif serta mempertimbangkan rasa kemanusian.
“Sedangkan penguasa biasa bertindak suka suka dan hanya focus pada aturan. Ini yang banyak terjadi selama covid,” kata pria asal Aceh tersebut.
“Kalau biasa bicara aturan-aturan tanpa solusi bagi rakyat. Kedepan jangan ada pemilihan lagi. Angkat saja robot sebagai pemimpin. Robot bisa lebih tegas dan komitmen terhadap aturan karena tak memiliki sisi kemanusiaan,” kata Syech Fadhil.
