BLANGPIDIE – Persoalan langka atau sulitnya para nelayan tradisional di pesisir Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti premium dan solar menjadi sebuah persoalan yang ditemui oleh Safaruddin, S. Sos, MSP Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat menjaring aspirasi rakyat melalui Reses Ke-II tahun anggaran 2021.
Selama ini para nelayan kecil sering kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Pendapatan mereka menjadi semakin menurun. Sementara pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari semakin meningkat.
Hal itu diketahui Safaruddin dari salah seorang peserta dialogis saat Wakil Ketua DPRA Safaruddin menggelar Silaturrahmi dan Dialog Interaktif bersama masyarakat Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh kabupaten setempat, Sabtu (28/08/2021).
“Susahnya nelayan kecil, terutama para nelayan tradisional yang mengunakan robin atau perahu untuk mendapatkan BBM. Kami tidak tau mau mengadu sama siapa di Abdya ini pak Safar, (Safaruddin),” ungkap Yusnita.
Menurutnya, kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil diduga adanya sikap diskriminasi bagi nelayan kecil. Berdasarkan pengakuan mereka, di SPBM hanya diberikan kepada pemilik Kapal/Boat besar saja. Selama ini, para nelayan mengaku kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Sehingga para nelayan tradisional mengeluh soal jatah alokasi minyak sehingga tidak bisa melaut.
“Para pengusaha penangkap ikan modern atau pengusaha bot besar bisa dengan mudahnya mendapatkan BBM. Kami hanya ingin hak kami warga pesirsir yang menggantung hidup dari hasil melaut dapat diutamakan oleh negara,” asanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin akan menyahuti keluhan masyarakat setempat. Dalam waktu dekat ini, politisi muda Partai Gerindra itu akan mengintruksikan kepada pemilik SPBM agar tidak melakukan diskriminatif.
“Apabila masih ditemukan pemberlakuan diskriminatif. Maka kita akan melakukan advokasi kepada pihak Pertamina agar SPBM tersebut segera dicabut izin usahanya,” kata Safaruddin.
Reporter: Rusman
