Jakarta – Perusahaan remote control Amerika Serikat Universal Electronics Inc diduga mempekerjakan warga keturunan Uyghur di Xinjiang, yang dimobilisasi Pemerintah Cina sehingga oleh pengamat HAM internasional dinilai sebagai kerja paksa.
Universal mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan itu mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang di Xinjiang untuk mempekerjakan ratusan warga Uyghur di pabriknya di kota Qinzhou, Cina selatan.
Perusahaan yang memasok peralatan dan perangkat lunak ke Sony, Samsung, LG, dan Microsoft ini, mempekerjakan setidaknya 400 orang Uyghur dari Xinjiang, demikian dilaporkan Reuters, Kamis, 7 Oktober 2021.
Otoritas Xinjiang membayar pesawat sewaan untuk mengangkut pekerja Uyghur di bawah pengawalan polisi dari kota Hotan Xinjiang – tempat para pekerja berasal – ke pabrik UEI, kata pejabat di Qinzhou dan Hotan.
Kegiatan tersebut juga dijelaskan dalam pemberitahuan yang diposting di akun media sosial resmi kepolisian Qinzhou pada Februari 2020 pada saat pemindahan.
Juru bicara UEI mengatakan perusahaan saat ini mempekerjakan 365 pekerja Uyghur di pabrik Qinzhou. Mereka diperlakukan sama seperti pekerja lain di Cina dan mengatakan tidak menganggap karyawannya sebagai kerja paksa.
Sony Group Corp, Samsung Electronics Co Ltd, LG Corp dan Microsoft Corp masing-masing mengatakan dalam laporan tanggung jawab sosial bahwa mereka melarang penggunaan kerja paksa dalam rantai pasokan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.
Sony menolak mengomentari pemasok tertentu. Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, dikatakan jika ada pemasok yang dipastikan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan kerja paksa, maka “Sony akan mengambil tindakan yang sesuai termasuk permintaan untuk menerapkan tindakan korektif dan penghentian bisnis. dengan pemasok tersebut.”
Juru bicara Microsoft mengatakan perusahaan mengambil tindakan terhadap pemasok yang melanggar kode etiknya, hingga pemutusan hubungan bisnis. Ia menegaskan, UEI tidak lagi menjadi pemasok aktif sejak 2016.
Juru bicara Samsung mengatakan perusahaan melarang pemasoknya menggunakan segala bentuk kerja paksa dan mengharuskan semua pekerjaan dipilih secara bebas. Namun dia menolak berkomentar tentang UEI.
LG tidak membalas permintaan komentar.
Juru bicara UEI mengatakan perusahaan menanggung biaya pengangkutan pekerja ke pabrik Qinzhou dari bandara lokal atau stasiun kereta api di Guangxi, wilayah di mana Qinzhou berada. Dia mengatakan perusahaan tidak tahu bagaimana para pekerja dilatih di Xinjiang atau siapa yang membayar transportasi mereka ke Guangxi.
Reuters tidak dapat mewawancarai pekerja pabrik dan oleh karena itu tidak dapat menentukan apakah mereka dipaksa untuk bekerja di UEI. Namun, kondisi yang mereka hadapi memiliki ciri definisi standar kerja paksa, seperti bekerja dalam isolasi, di bawah penjagaan polisi dan dengan kebebasan bergerak yang terbatas.
Pekerja Uyghur di UEI berada di bawah pengawasan polisi selama dalam perjalanan dan kehidupan mereka di pabrik, di mana mereka makan dan tidur di tempat terpisah dari kelompok pekerja lain, menurut rincian dalam pemberitahuan pemerintah Qinzhou dan media pemerintah setempat.
Program seperti ini telah memindahkan ribuan buruh Uyghur ke pabrik-pabrik di Xinjiang dan di tempat lain.
AmnestyInternational, HumanRightsWatch dan kelompok hak asasi lainnya, mengutip bocoran dokumen pemerintah Cina dan kesaksian dari para tahanan yang mengatakan bahwa mereka dipaksa melakukan pekerjaan seperti itu, mengatakan bahwa program tersebut bersifat paksaan dan bagian dari rencana pemerintah untuk mengendalikan populasi mayoritas-Uyghur di wilayah tersebut. .
Menanggapi pertanyaan Reuters, Kementerian Luar Negeri China tidak membahas pekerjaan di UEI, tetapi membantah adanya kerja paksa di mana pun di negara itu.
“Yang disebut kerja paksa ini adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
“Pekerja migran Xinjiang di bagian lain Cina, seperti semua pekerja, menikmati hak untuk bekerja sesuai dengan hukum. Hak untuk menandatangani kontrak kerja, hak atas remunerasi tenaga kerja, hak untuk beristirahat dan libur, hak untuk bekerja. perlindungan keselamatan dan kesehatan, hak untuk memperoleh jaminan dan hak kesejahteraan dan hak-hak hukum lainnya.”
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang telah mengkritik Cina dan beberapa pemerintah lain karena menyetujui kerja paksa, mengatakan Amerika Serikat telah menemukan “laporan yang dapat dipercaya tentang praktik kerja paksa yang disponsori negara yang dipekerjakan oleh pemerintah (Cina) di Xinjiang, serta situasi kerja paksa yang melibatkan anggota kelompok-kelompok ini di luar Xinjiang.”
