Jakarta– Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum bersama (Forbes) Aceh pada Kamis malam 14 November 2019 mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar di sebuah hotel di Kota Jakarta. Pada pertemuan itu, para wakil rakyat Aceh di Senayan sepakat menyampaikan kepada Wali Nanggroe bahwa terbentuknya Forbes adalah sebagai wadah memperjuangkan kewenangan Aceh di pusat.
“Dari awal pembentukan Forbes kita sepakat, forum ini berbeda dengan forum yang ada sebelumnya. Forbes ini didirikan untuk kepentingan perjuangan kewenangan Aceh,” kata Wakil Ketua Forbes Aceh, TA Khalid Anggota DPR RI asal Aceh dari Partai Gerindra melaporkan kepada Wali Nanggroe.
Dari Forbes Aceh hadir antaralain, anggota DPR RI Illiza Sa’aduddin (PPP) selaku Sekretaris Forbes, Muslim (Demokrat), Anwar Idris (PPP), Irmawan (PKB), Ilham Pangestu(Golkar), anggota DPD RI Abdullah Puteh, Sudirman atau H. Uma, dan Fachrul Razi.
Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus DR. M. Raviq, dan Bupati Pijay Tgk Aiyub Abbas. Turut hadir pula Ketua DPA KPA/Partai Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem, Sekjend DPA Partai Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak dan Husni putra Aceh yang kini menjadi anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara.
“Kita tentunya bersyukur, bahagia bisa bertemu dan mendengar semangat para wakil rakyat Aceh di Jakarta yang sepakat untuk memperjuangakan apa-apa yang sudah kita tetapkan dalam MoU Helsinki dan UUPA. Ini sudah serasi dengan misi perjuangan kita,” kata Wali Nanggroe.
“Bagi lon, droneuh mandum aneuk seperjuangan.”
Kepada para Anggota Forbes, Wali Nanggroe mengamanahkan agar orang Aceh harus pandai dan bijak dalam menempuh perjuangan politik, agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.
“Aceh adalah negeri yang bersatus khusus dan istimewa, yang didapat dari begitu banyak pengorbanan. Dengan adanya Forbes, saya melihat ini menjadi titik baru untuk kita melanjutkan perjuangan. Dan apa yang menjadi tujuan Forbes menunjukkan ada titik sambung dengan apa yang sudah menjadi tujuan MoU Helsinki,” kata Wali Nanggroe.
Selain itu, Wali Nanggroe juga mengingatkan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat Aceh. “Ke depan saya berharap agar Forbes dapat terus sinkron dan bekerjasama. Terus bangun komunikasi dengan semua pihak, karena perjuangan Aceh ini adalah perjuangan bersama,” kata Wali Nanggroe sembari menambahkan agar pertemuan semacam ini dapat terus berlanjut di masa-masa mendatang.
Ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan Forbes Aceh usai mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe, antaralain; forum mendukung sepenuhnya tujuan dibentuknya Forbes sebagai jembatan komunikasi dan relasi politik Rakyat dan Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Pusat.
Sepakat untuk memperjuangan hak-hak atas kewenangan, kekhususan dan keistimewaan Aceh secara utuh. Menyepakati bahwa Forbes menjadi penghubung sinergitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan Pemerintahan Aceh dan Kabupate/Kota, dengan program pembangunan yang dikelola oleh Kementrian.
Forum juga sepakat untuk mendorong Pemerintahan Aceh dan Pemeritah Pusat mengajukan revisi terbatas atas UUPA (khusus mengubah status dana Otsus Aceh dari ber jangka waktu menjadi permanen) masuk prolegnas 2020-2024.Forum mendukung sepenuhnya untuk memperjuangkan share saham Aceh melalui Badan Usaha Malik Aceh minimal 20 sampai dengan 25 persen.
Berkaitan dengan Tuan Rumah PON XXI tahun Aceh-Sumut, forum sepakat untuk melakukan upaya bersama mendorong Pemeritah Pusat untuk segera menetapkan dan mengalokasi dana pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Aceh dan Sumut.[]
