SIGLI – Kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pidie dinilai sangat lemah. Terutama SDM pejabat yang ditunjuk sebagai pimpinan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemkab Pidie.
Hal ini terungkap dalam sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) Pidie 2020 di Gedung DPRK Pidie, Senin 18 November 2019.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail di pembukaan rapatnya langsung menanyakan kepada TAPK atau Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie, bahwa di 2020 Pidie dapat berapa porsi Dana Insentif Daerah (DID)?
Mendengar hal ini, Kemudian dijawab oleh TAPK bahwa di 2020 Pidie tidak dapat alokasi dana tersebut. Kemudian ketua dewan sebagai pimpinann sidang tersentak mendengar jawaban tersebut. Ia terlihat kecewa.
“Masak sich gak dapat sedikitpun? Ini aneh bin ajaib, kalau lah tidak dapat banyak seperti Aceh Besar yang 66 miliar, paling kurang dapatlah sedikit alokasi dana tersebut, ya minimal seperti kabupaten tetangga kita Pidie Jaya saja kalau gak salah mereka dapat sekitar 31 miliar. Masak kita Pidie tidak dapat sama sekali,” ujar Mahfud.
“Kami sebagai wakil rakyat sangat kecewa kepada Pemkab Pidie, rugi sekali daerah ketika dana DID ini kita tidak dapat porsi apa apa. Padahal dengan adanya porsi DID ini membuktikan bahwa suatu daerah sudah baik dalam tatakelola keuangan dan pelayanan dasarnya kepada masyarakat.”
Menurut politisi muda ini, DID ini adalah dana reward atau penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap provinsi dan kabupaten Kota yang sudah baik kinerja pemerintahahnya.
“Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah Pidie selama ini memang melempem dan sangat lemah. Padahal dengan adanya dana tersebut sudah sangat membantu hidupnya pembangunan di daerah ini, bisa mengalokasikan kepada program prioritas pembangunan di 2020. Sekali lagi kami sangat kecewa bahwa pemkab masih sangat lemah kinerjanya selama ini.”
“Saya pikir syarat mendapatkan porsi DID dari pemerintah pusat pun tidak muluk muluk. Pertama, pengelolaan keuangan dengan baik, dan kedua adalah pembahasan anggaran tepat waktu. Sedangkan yang ketiga adalah daerah harus mendapat predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, dan ini kita sudah 4 tahun dapat WTP, kemudian seterusnya pelayanan dasar publik satu pintu dan terpadu,” katanya dia.
Menurut Mahfud, persoalan tadi cuma butuh komitmen saja dari Pemkab Pidie untuk mau memperbaiki kinerjanya.
“Mengelola anggaran dengan baik karena salah satunya adalah pembahasan anggaran di Pidie hampir saban tahun telat di ajukan oleh Pemkab ke legislatif. Padahal dari dulu dewan sangat komit terhadap pembahasan anggaran, malah dewan sendiri yang sering “meupep-pep ” ketika anggaran selalu telat disampaikan oleh eksekutif ke dewan. Dengan kondisi Pemerintah Pidie seperti sekarang ini, saya yakin 2021 Pidie juga gak bakalan dapat reward dana DID, karena 2020 ini juga sudah sangat telat (molor-red) pembahasan anggarannya,” kata Mahfud dengan nada kesan. []
