Jakarta – Militer Burkina Faso, negara di Afrika Barat, mengklaim berhasil mengambil alih pemerintahan dan mengudeta Presiden Roch Kabore, pada Senin (24/1).
Pengambilalihan kekuasaan itu diumumkan oleh seorang tentara yang membacakan pernyataan pemimpin kudeta, Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo, melalui televisi pemerintah.
Kudeta ini berlangsung sehari setelah penembakan terjadi di sejumlah barak militer di Ibu Kota Ougadougou dan dekat kediaman Presiden Kabore. Saat itu, juru bicara Kabore membantah ada kudeta.
Militer mengklaim kudeta berlangsung tanpa tindak kekerasan dan menyatakan mereka yang ditahan kini berada di lokasi yang aman.
“Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan (MPSR), yang mencakup semua bagian tentara, telah memutuskan untuk mengakhiri jabatan Presiden Kabore hari ini,” bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip Reuters.
Atas penggulingan ini, pihak militer dilaporkan menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintah dan majelis nasional, serta menutup perbatasan negara.
Diketahui, situasi keamanan di Burkina Faso saat ini tengah panas. Negara itu dikabarkan sedang mengalami pemberontakan dari militan Islam yang memaksa para penduduk mematuhi hukum Islam yang keras.
Kondisi ini menyebabkan para militer kewalahan untuk memadamkan pemberontakan. Banyak dari penduduk serta militer yang menjadi korban atas kerusuhan tersebut.
Militer yang kecewa dengan ketidakmampuan Kabore menyelesaikan situasi, memutuskan untuk menggulingkan pemerintah.
Kudeta ini pun didukung sebagian besar warga Burkina Faso yang sudah menggelar demo terhadap pemerintah sejak beberapa bulan terakhir.
Ratusan penduduk bahkan berkumpul di Place de la Nation, pusat Ibu Kota Ouagadougou, untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kudeta militer.
“Kami sangat senang. Kami telah keluar selama dua hari untuk mendukung tentara,” kata Ibrahim Zare, salah satu warga.
“Kami berada di belakang militer,” ujarnya menambahkan.
Seorang warga lainnya di Ougadougou, Eli Sawagogo, mengaku tidak terkejut dengan kudeta yang berlangsung.
“Ini (kudeta) tak aneh dan justru telah diharapkan karena negara ini sudah berada dalam situasi kacau selaa enam tahun tanpa solusi nyata terkait terorisme. Jadi kudeta adalah solusinya, maka itu disambut baik,” ucap Sawagogo.
Direktur Human Rights Watch untuk kawasan Afrika Barat, Corinne Dufka, menganggap kudeta menunjukkan pemerintahan Presiden Kabore tidak mampu mengatasi berbagai masalah di negaranya.
“Kudeta dan dukungan nyata rakyat ini memperlihatkan ketidakmampuan pemerintahan Kabore untuk mengatasi masalah yang mendalam dengan korupsi, pemerintahan, dan perlindungan sipil, yang semuanya diperburuk secara eksponensial oleh ancaman kelompok ekstremis,” papar Dufka.
Hingga Senin, keberadaan Presiden Kabore dilaporkan masih tidak diketahui. Beberapa kendaraan lapis baja milik armada kepresidenan, yang terlihat di dekat kediaman sang presiden, tampak dipenuhi dengan peluru. Salah satu kendaraan juga terlihat berlumuran darah.
Merespons laporan ini, Departemen Luar Negeri AS meminta militer membebaskan Presiden Kabore. Pihaknya mengatakan bahwa militer “terlalu cepat” mengkarakterisasi perkembangan di negara Afrika Barat tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, “mengutuk keras setiap upaya pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata” termasuk di Burkina Faso. Ia menyerukan para pemimpin kudeta untuk meletakkan senjata mereka.
Burkina Faso menjadi negara terbaru di Afrika Barat yang mengalami kudeta setelah Mali, Chad, Guinea dalam 18 bulan terakhir. Salah satu negara termiskin di Afrika Barat itu pun telah mengalami serangkaian kudeta pemerintahan sejak merdeka dari penjajahan Prancis pada 1960.
