Banda Aceh – Pelaksanaan mutasi yang dilaksanakan oleh Bupati Aceh Selatan pada 9 Maret silam dinilai justru melahirkan banyaknya Plt di daerah berjuluk negeri pala itu.
“Pasca dilakukan mutasi, justru jabatan kepala SKPK berstatus Plt justru menjamur di Aceh Selatan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah Aceh Selatan masih jauh dari istillah good and clean governance yang diharapkan,” ungkap Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Ahyadin Anshar kepada media, Jum’at 11 Maret 2021.
Menurut Akhyar, adanya 5 kepala SKPK di Aceh Selatan yang berstatus Plt justru akan sangat mempengaruhi kinerja SKPK terkait.
“Sebelumnya kinerja Pemkab belum membaik, ditambah lagi banyak Plt tentunya akan semakin memperburuk tata kelola pemerintahan. Apalagi ruang gerak seorang Plt itu sangat terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan strategis, maka target bupati agar SKPK mampu berinovasi akan semakin jauh panggang dari api,” sebutnya.
Belum lagi, lanjut Akhyal, jika dilihat adanya beberapa posisi strategis eselon yang justru dipaksa diisi oleh kerabat Bupati tanpa memperhatikan inovasi dan capaian kerja, tentunya akan membuat kondisi pemerintahan Aceh Selatan kian memburuk.
“Logikanya, bagaimana memimpin pemerintahan jika membentuk kabinet saja tak mampu. Ini semakin memunjukkan Tgk Amran tak mampu pimpin Aceh Selatan, sehingga tata kelola pemerintahannya amburadur dan Plt Kepala SKPK jadi menjamur,” jelasnya.
Banyaknya Plt kepala SKPK di Aceh Selatan ini juga seakan membuktikan rumor Bupati asal Plt hobbi banyak pejabat Plt.
“Apakah karena Bupati kita berawal dari status Plt sehingga senang meletakkan kepala SKPK dengan status Plt. Seakan begitu dipaksakan, sehingga kesannya tata kelola pemerintahan suka-suka. Jangankan untuk berinovasi maksimal, untuk mengambil kebijakan pun sesuai dengan kapasitas Plt pula, sangat terbatas.”
Adapun beberapa dinas yang dijabat oleh Plt yakni Dinas Pariwisata, pendidikan, DLHK, pertanian, dan PUPR.
“Dinas-dinas penting justru dijabat Plt, tentunya jadi tanda tanya besar,”tutupnya.
