BANDA ACEH – Wacana memperluas wilayah administrasi ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh, mendapat penolakan yang “radikal” dari Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Sebaliknya, penolakan Bupati Aceh Besar itu menuai kritik dan sorotan dari masyarakat, khususnya yang tinggal berdekatan dengan wilayah kota Banda Aceh.
Dalam hal ini, ada perbedaan cara pandang yang signifikan antara Bupati Aceh Besar dengan rakyat yang dipimpinnya.
“Penolakan bupati tersebut menurut hemat kami terlalu arogansi dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Seharusnya bupati menjawab reaksi tersebut dengan berbagai kebijakan dan program pro-rakyat, bukan menyoroti obsesi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyejahterakan rakyat. Ini agak aneh. Bukannya tawaran program yang digulirkan, malah menyerang program pimpinan tetangga,” kata Usman Lamreung MSi, dosen Universitas Abulyatama Aceh Besar, kepada wartawan, Sabtu 14 Desember 2019.
Usman malanjutkan, kebijakan dan program yang selama ini menjadi keluh kesah masyarakat Aceh Besar pinggiran adalah pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi publik), persoalan sampah, air bersih, kondisi jalan, penerangan jalan, saluran air, banjir, akses ke ibukota kabupaten dan berbagai masalah lainnya.
“Kondisi pelayanan yang buruk di wilayah pinggiran Aceh Besar sudah berlangsung puluhan tahun, seperti tak ada obatnya lagi selain diamputasi. Apalagi di Pulo Aceh, camat dan dokter puskesmas saja tak mau tinggal di sana. Jalan di sana banyak yang masih tanah, armada transportasi publik tak ada. Lucunya, bupati dan pejabat daerah seperti tak merasa berdosa menelantarkan Pulo Aceh. Kalau merasa jadi beban, ya lepaskan sajan biar diurus Pemko Banda Aceh,” ujar Usman yang mantan aktivis rehab-rekon di BRR NAD-Nias (2005-2009).
Usman menambahkan, masalah penting tersebut seharusnya menjadi fokus Pemkab Aceh Besar agar kesenjangan yang dirasakan masyarakat Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh terobati. Ironisnya dari tahun ke tahun pembangunan sangat lambat, mengakibatkan terjadi kesenjangan sosial dengan wilayah Kota Banda Aceh.
“Masyarakat Aceh Besar di pingiran Kota Banda Aceh sangat kecewa atas ketidakmerataan pembangunan oleh Pemkab. Ditambah lagi pelayanan publik saja kita sudah kalah jauh dengan Kota Banda Aceh. Seharusnya Pemkab Aceh Besar peka terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, khususnya yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, supaya ketimpangan pembangunan dan pelayanan tidak tajam,” kata Usman seraya menawarkan referendum lokal sebagai solusi masa depan untuk warga pinggiran Aceh Besar, terutama di Pulo Aceh.
“Janji Mawardi Ali saat Pilkada adalah pembenahan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di pesisir, namun apa yang dijanjikan tidak ditepati dan direalisasikan biar pun sudah 2 tahun menjabat sebagai bupati. Bupati malah bertikai dengan wakilnya di depan publik. Jadi, kekecewaan masayarakat pesisir sah saja, sudah sangat sabar warga pesisir yang jauh dari ibukota Jantho kecewa pada pemerintah Aceh Besar, maka sangat wajar bila wilayah pesisir yaitu Pulo Aceh, Krueng Barona Jaya, Peukan Bada, Lampeunurut, Baitussalam, Ingin Jaya, Darul Imaran, Darussalam dan lain-lain berkeinginan bergabung ke Kota Banda Aceh,” kata Usman.
Usman meminta agar Bupati Aceh Besar harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat, berbagai masalah seharusnya diselesaikan agar pembangunan dan kesenjangan di wilayah pesisir terselesaikan.
“Hemat kami, penggabungan wilayah pesisir Aceh Besar ke wilayah Banda Aceh akan berdampak positif dalam pengembangan kawasan dan pusat pusat ekonomi, membuka lapangan kerja tidak hanya warga Banda Aceh tetapi juga warga Aceh Besar. Ini juga bagian dari pengetasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Kami berharap juga pada bupati agar membuka diri dan mau bekerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh mencetuskan program bersama, pembicaraan perluasan ibu kota provinsi, dan juga sektor parawisata,” harap Usman yang putra asli Lamreung, Kecamatan Barona Jaya, Aceh Besar. []
