BANDA ACEH – Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala, Prof M Shabri Abd Majid mengatakan, Provinsi Aceh harus memperkuat ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakannya pada seminar nasional Forum Ekonomi Syariah Aceh.
“Aceh sudah menerapkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini harus lebih diperkuat lagi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Shabri di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (4/8/2022).
Dalam forum yang dihadiri kalangan akademisi, pemerintahan, politisi, dan masyarakat umum, Shabri selaku ketua Dewan Syariah Aceh mengatakan, saat ini perekonomian Provinsi Aceh sedang bermasalah. Dana yang diterima dari pemerintah pusat begitu besar, tetapi tidak mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Korupsi masih saja terjadi. Angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Aceh selalu tertinggal dari pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Shabri. Menurut dia, kondisi itu terjadi karena kinerja perekonomian Provinsi Aceh bermasalah.
Namun, permasalahan itu jangan dikaitkan dengan ekonomi syariah. Persoalan yang terjadi adalah karena pengelolaannya yang tidak baik. “Aceh memiliki potensi perekonomian syariah. Sebab, masyarakat Aceh mayoritas Islami. Perekonomian syariah di Aceh juga didukung dengan regulasi, walau belum sepenuhnya lengkap. Tapi, ini tentu sudah menjadi modal,” kata Shabri.
Dia mencontohkan, pada masa lalu Aceh maju dengan perekonomian syariah. Aceh pada masa lalu menjadi pusat perniagaan dunia. Saat itu, menurut Shabri, Aceh juga memiliki mata uang emas dan termasuk kerajaan besar Islam di dunia saat itu.
“Namun begitu, kami yakin ke depannya Aceh mampu menerapkan ekonomi syariah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus memperkuat perekonomian syariah,” kata Shabri.
