WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, tidak menyetujui keputusan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, terkait penyelidikan dugaan kejahatan perang Israel di Palestina. Pompeo mengatakan AS menentang penyelidikan yang tidak dapat dibenarkan.
“Hari ini, jaksa ICC mengajukan pertanyaan serius tentang yurisdiksi ICC untuk menyelidiki Israel. Israel bukan negara pihak dalam ICC. Kami dengan tegas menentang penyelidikan yang tidak dapat dibenarkan ini yang menargetkan Israel secara tidak adil. Jalan menuju perdamaian abadi adalah melalui negosiasi langsung,” kata Pompeo di akun twitternya.
Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan penyelidikan ICC akan memalukan dan tidak berdasar. Netanyahu mengklaim ICC telah menjadi alat politik untuk mendelegitimasi Negara Israel.
Lebih jauh Netanyahu berpendapat bahwa jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengabaikan argumen serius di pengadilan yang disajikan Israel.
“(ICC) tidak memiliki wewenang untuk mengadili masalah ini. Ia memiliki yurisdiksi hanya dalam tuntutan hukum yang diajukan oleh negara berdaulat, tetapi tidak pernah ada negara Palestina. Kami tidak akan menerima atau menyetujui ketidakadilan ini. Kami akan terus memperjuangkannya dengan semua alat yang kami miliki,” kata Netanyahu seperti disitir dari Sputnik, Sabtu (21/12/2019).
Sebelumnya jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengumumkan akan membuka penyelidikan penuh terhadap potensi “kejahatan perang” yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina.
“Hari ini, saya mengumumkan bahwa setelah penilaian menyeluruh, independen dan obyektif dari semua informasi yang dapat dipercaya tersedia untuk Kantor saya, pemeriksaan pendahuluan dalam situasi di Palestina telah menyimpulkan dengan tekad bahwa semua kriteria menurut undang-undang berdasarkan Statuta Roma untuk pembukaan suatu penyelidikan telah dipenuhi,” kata Bensouda dalam sebuah pernyataan.
“Secara singkat, saya puas bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, kasus-kasus potensial yang timbul dari situasi akan diterima, dan tidak ada alasan substansial untuk percaya bahwa penyelidikan tidak akan melayani kepentingan keadilan,” tambahnya.
Israel telah lama berkonflik dengan rakyat Palestina, yang mencari pengakuan diplomatik atas negara berdaulat mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur – yang sebagian ditempati oleh Israel – dan Jalur Gaza, selama beberapa dekade.
Pemerintah Israel telah menolak untuk mengakui bahwa Palestina merupakan entitas politik yang independen, dan terus membangun pemukiman di daerah-daerah pendudukan.
