MEUREUDU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya Nazaruddin Ismail, menuding ada oknum pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menerima fee sebesar Rp 10 miliar dari perusahaan yang tengah melakukan pengeboran Migas di laut lepas pantai daerah itu.
Pernyataan itu disampaikan Nazaruddin Ismail (Ustad Am) pada saat pembukaan sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 di gedung DPRK Pidie Jaya, Rabu 31 Agustus 2022.
Ustad Am menuding, transaksi penerimaan fee yang cukup fantastis itu dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan untuk membuktikan dugaannya itu, Ia meminta pimpinan DPRK Pidie Jaya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penerimaan fee tersebut, supaya tidak ada kecurigaan dan menghidari fitnah.
Menurut Ustad Am, persoalan Migas dan eksplorasi di lepas pantai Pidie Jaya ada persoalan yang serius dan desas desus yang disampaikan oleh masyarakat Pidie Jaya yang diterimanya bahwa ada persoalan yang diterima bahwa ada oknum pejabat Pidie Jaya yang menerima fee Rp 10 miliar di Jakarta.
“Karena persoalan yang kami terima, bahwa ada oknum pejabat di Kabupaten Pidie Jaya yang menerima fee Rp 10 miliar di Jakarta,” kata Ustad Am yang merupakan anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) saat menyampaikan intrupsinya pada pembukaan sidang paripurna DPRK Pidie Jaya.
Maka untuk menjawab dan mencegah kecurigaan itu serta untuk menghindari fitnah, maka dia mengusulkan kepada pimpinan DPRK Pidie Jaya agar persoalan migas dilepas pantai Kabupaten Pidie Jaya itu dibentuk Pansus.
Kata dia lagi, panitia khusus yang disarankannya itu, nanti bertugas untuk pendataan dan juga menyampaikan konsultasi dan informasi kepada pemerintah provinsi dan juga kepada pemerintah pusat khususnya.
“Sehingga isu-isu yang berkembang seperti penerimaan fee Rp10 miliar itu dapat terjawab dengan sendirinya Dan mudah-mudahan, ini tidak ada yang tertutupi,” ujarnya.
Ironisnya, dugaan penerimaan fee yang kemudian permintaan Pembentukan Pansus DPRK Pidie Jaya, berbuntut pengusiran anggota dewan dari sidang DPRK tersebut oleh pimpinan sidang.
Pimpinan DPRK Pidie Jaya yang bertindak sebagai pimpinan sidang pembukaan pembahasan KUA-PPAS tahun 2023 tersebut, Hasan Basri sama sekali tak merespon dugaan dan usulan pembentukan Pansus DPRK untuk menjawab kecurigaan-kecurigaan yang timbul terkait dengan pengeboran Migas di lepas pantai Pidie Jaya yang tengah dilakukan perusahaan asal Spanyol, Repsol.
Hasan Basri langsung menutup sidang paripurna setelah menyampaikan terima kasih kepada pembaca doa, kemudian dia meminta kepada seluruh anggota DPRK Pidie Jaya maju ke depan untuk foto bersama, kecuali yang mau di Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Silahkan maju ke depan semua untuk foto bersama, kecuali anggota dewan yang mau di PAW,” ucap Hasan Basri, tanpa mempedulikan tudingan anggotanya tersebut.
Sementara Wakil Bupati Pidie Jaya Dr.H. Said Muliyadi saat dikonfirmasi Atjehwatch.com via seluler, Rabu, (31/8) tidak membenarkan terkait fee Rp10 miliar yang di sampaikan Anggota DPRK Nazaruddin dari PNA itu
“Mungkin saham 10 % apabila ada hasil dari eksploitasi Migas di lepas pantai Pidie Jaya, bukan Fee 10 Milar seperti yang disampaikan anggota DPRK itu,” kata Waled Sapaan akrap Said Muliyadi.
Dikatakan Waled, Migas masih dalam eksplorasi 84 hari, kalau ada hasil baru ekspolitasi dan akan ada tahapan-tahapan komitmen dengan Pemerintah Daerah Pidie Jaya dengan Perusahaan Migas.
“Dan terkait pembentukan PT Daerah sudah masuk di DPRK tinggal dibahas tapi kepastiannya. Silahkan hubungi Asisten 1 atau bagian Hukum Pemkab Pidie Jaya,” ujar Said Muliyadi Wakil Bupati Pidie Jaya.[Mul]
