Banda Aceh – Laju Inflasi di kota Banda Aceh sejak dipimpin oleh Pj Walikota Bakri Siddiq pada awal juni 2022 terus mengalami peningkatan, bahkan diperkirakan akan terus meningkat mengingat kebijakan-kebijakan strategis untuk menekan angka inflasi belum terlihat dilakukan.
“Berdasarkan Data BPS, pada Juni 2022 Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 0,76 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,22 pada Mei 2022 menjadi 113,07 pada Juni 2022,”ungkap koordinator Solidaritas Rakyat Kota (SoRaK) Ahyadin Anshar kepada media, Rabu 31 Agustus 2022.
Namun, inflasi tersebut terus meningkat pada bulan Juli 2022, seiring masih belum adanya kebijakan strategis untuk menekan angka inflasi tersebut.
“Kita bisa lihat pada bulan kedua Banda Aceh dipimpin Bakri Siddiq yakni Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,98 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,07 pada Juni 2022 menjadi 114,18 pada Juli 2022,” paparnya.
Menurutnya, kondisi ini walaupun belum terlalu parah namun menunjukkan peningkatan inflasi belum bisa dibendung. Bisa saja di bulan berikutnya akan terus meningkat.
“Jika kita lihat data BPS, inflasi Banda Aceh justru lebih tinggi dari inflasi secara nasional pada juli 2022, dimana inflasi nasional sebesar 0,64% sementara kota Banda Aceh mencapai 0,98%. Bisa saja di bulan agustus menembus angka 1% dan terus mengalami peningkatan. Sungguh disayangkan, jika Pj Walikota seperti kondisi sekarang bergerak lambat dalam menangani persoalan inflasi ini padahal penekanan dari mendagri sangatlah kongkret. Sayangnya sampai saat ini belum terlihat langkah kebijakan strategis yang dilakukan untuk menekan angka inflasi di Banda Aceh, ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Jadi, katanya lebih lanjut, salah satu komponen yang mesti dievaluasi mendagri pada 3 bulan Pj Kepala Daerah itu adalah persoalan inflasi.
“Mendagri Bapak Tito Karnavian secara tegas mengatakan, untuk daerah yang inflasinya terus meningkat, apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Bukan tak mungkin, hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengganti penjabat yang bersangkutkan,” bebernya.
Menurutnya, jika inflasi di Banda Aceh terus meningkat maka ini akan jadi catatan pemerintah pusat terhadap kinerja Pj Walikota Bakri Siddiq, apalagi mendagri sudah menegaskan akan mengevaluasi kinerja penjabat kepala daerah setiap 3 bulan. “Jika angka inflasi di Banda Aceh terus meningkat maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi catatan hitam 3 bulan kepemimpinan Pj Walikota. Bahkan, jika kita lihat keseriusan mendagri, tidak menutup kemungkinan jika angka inflasi terus meningkat tiap bulannya, Pj Walikota Banda Aceh akan diganti,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya secara tegas meminta Pj Walikota Banda Aceh tidak sibuk seremonial belaka, karena persoalan inflasi ini harus segera diperhatikan secara khusus. “Jika persoalan inflasi Banda Aceh terus menerus angkanya di atas inflasi nasional, ini menunjukkan Pj Walikota tidak berhasil menekan angka inflasi sehingga akan menjadi penilaian tersendiri terhadap kinerjanya selama 3 bulan memimpin kota Banda Aceh,” tutupnya.
