BANDA ACEH – Ketua Umum DPA Partai Aceh, Mualem Muzakir Manaf mengajak seluruh anggota DPR Aceh dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), untuk lebih kritis dan jeli, mengawasi seluruh proses pembangunan yang ada.
“Insya Allah, untuk tahun 2020, saya perintahkan kepada seluruh wakil rakyat di DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh.”
“Lebih meningkatkan kinerja dan keseriusannya pada berbagai program pembangunan Aceh dan kabupaten serta kota,” kata Mualem Muzakir Manaf dalam siaran pers yang diterima atjehwatch.com, Rabu 1 Januari 2020.
Terkait dinamika yang terjadi pada Sidang Paripurna Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR Aceh, Selasa (31 Desember 2019) malam. Menurut Mualem, itu merupakan hal biasa terjadi.
“Sebagai lembaga politik, tertentu tak bisa lepas dari berbagai dinamika. Begitupun, semua pihak harus mengutamanakan kepentingan rakyat dan saya minta perbedaan tadi dapat segera diakhiri,” kata Muhammad Shaleh, Jubir DPA Partai Aceh, mengutip keterangan Mualem Muzakir Manaf.
Begitupun, Mualem juga mengajak berbagai elemen rakyat Aceh untuk dapat memahami mekanisme yang terjadi di DPR Aceh sebagai sebuah dinamika dalam berdemokrasi.
“Kami dapat memahami dan merasakan suasana batin rakyat Aceh saat ini. Namun, kita juga harus memahami dan menghargai mekanisme yang terjadi di DPR Aceh,” himbau Mualem.
Karena itu, Mualem meminta kepada seluruh anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh dan anggota Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), untuk tetap konsisten dan berada di jalan yang sesuai aturan berlaku.
“Dari laporan yang kami terima, peristiwa itu terjadi karena ada kebijakan yang tidak sesuai dengan tatib dan telah disepakati bersama. Selain itu, muncul pernyataan dari salah seorang anggota DPR Aceh, yang memancing perhatian serta emosi dari anggota dewan lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan sidang paripurna di tunda atau skor,” ujar Shaleh.
Itu sebabnya, Mualem menegaskan kepada anggota dewan dari Fraksi PA dan anggota KAB untuk tetap konsisten dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai regulasi, terkait AKD, sesuai tata tertib (tatib) yang sudah diputuskan bersama pada sidang paripurna sebelumnya.
“Tatib itu aturan main di legislatif, apa jadinya jadi aturan main ini di langgar atau ditabrak. Karena itu, saya perintahkan kepada Fraksi PA dan anggota KAB, untuk tetap berada pada aturan atau on the track, sesuai tatib yang ada dan sudah disepakati bersama,” kata Mualem. []
