BANDA ACEH – Komisi I DPR Aceh meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) RI untuk tidak merekrut anggota Panwaslih Aceh.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada wartawan, Selasa 3 Januari 2023.
“Kita sudah surati Banwaslu agar tidak merekrut Panwaslih Aceh,” kata Iskandar.
Adapun pertimbangan dari hal ini, kata dia, pasal 60 UUPA yang menyatakan bahea panitia pengawas pemilihan Aceh dibentuk oleh panitia tingkat nasional dan bersifat ad hoc sebanyak 5 orang atas usul DPR Aceh.
Kemudian berdasarkan pasal 557 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan pemilu di Aceh adalah panitia pengawasan pemilihan provinsi Aceh.
Merujuk pasal 557 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang telah dibatalkan MK dengan putusan nomor 66/PUU-XV/2017 dalam Diktum ketiga berbunyi, “menyatakan pasal 557 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”
“Oleh karena itu, dengan demikian seluruh aturan yang mengatur kewenangan memilih atau merekrut Panwaslih tidak merujuk UU Nomor 7 tahun 2017,” katanya.
Berdasarkan hal ini, DPR Aceh berharap Bawaslu RI tidak melaksanakan pemilihan calon Panwaslih Aceh dikarenakan kewenangannya berada di DPR Aceh.
Wkwkwkwkwkwk….
Tapi anda hasil pemilu 2019 yang di Panwaslih nya adalah panwaslih yang anda maksud. Bagaimana itu…