Jakarta – Institusi edukasi Islam di Mesir, Al Azhar, menyerukan pemboikotan produk Swedia dan Belanda sebagai tanda protes atas perobekan hingga pembakaran Al Quran.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (25/1), Al Azhar menyerukan agar “Muslim memboikot produk-produk Belanda dan Swedia.”
Mereka juga mendesak “respons dari pemerintah terhadap kedua negara” yang mereka anggap “melindungi kejahatan keji dan barbar atas nama kebebasan berekspresi.”
Seruan ini digaungkan setelah seorang politikus Swedia, Rasmus Paludan, membakar Al Quran ketika berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada Sabtu pekan lalu.
Keesokan harinya, EdwinWagensvald ketua kelompok anti-Islam,Pegida, merobek lembaran Al Quran dalam aksi seorang diri di depan gedung parlemen Belanda.
Aksi ini memicu protes pemerintah berbagai negara. Kementerian Luar Negeri Mesir juga “mengecam keras” pembakaran Al Quran tersebut.
“[Kami] sangat khawatir atas kejadian ini dan peningkatan Islamofobia di beberapa negara Eropa,” demikian pernyataan Kemlu Mesir yang dikutip AFP.
Aksi demonstrasi pun menjamur di sejumlah negara mayoritas Muslim, seperti Afghanistan, Irak, Pakistan, Suriah, dan Yaman.
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia, Ul Kristersson, juga mengecam aksi Paludan tersebut. Menurutnya, tindakan Paludan itu “sangat tidak hormat.”
Amerika Serikat juga mengutuk tindakan ini. Juru bicara Kemlu AS, Ned Price, mengatakan pembakaran itu merupakan aksi “provokator [yang] kemungkinan sengaja menjauhkan jarak antara dua rekan kami, Turki dan Swedia.”
Salah satu media Swedia menduga Rusia merupakan dalang di balik aksi Paludan di Stockholm.
Stasiun televisi SVT melaporkan wartawan Swedia, Chang Frick, yang berafiliasi dengan media pemerintah Rusia, Russia Today, membayar Paludan untuk membakar Al Quran di depan umum.
Menurut SVT, Rusia mendalangi aksi ini untuk mempersulit Swedia dan Finlandia masuk Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO).
Demo itu memang bertujuan untuk menolak Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang mendesak Swedia agar merepatriasi aktivis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang lari ke negara itu.
Erdogan menjadikan permintaan itu sebagai syarat jika Swedia ingin mendapatkan restu dari Turki untuk masuk NATO.
Setelah aksi ini, Erdogan menunda perundingan dengan Swedia dan Finlandia terkait nasib keanggotaan kedua negara di NATO.
Untuk masuk NATO, satu negara memang harus mengantongi restu dari semua anggota blok itu terlebih dulu. Swedia dan Finlandia sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan sebagian besar anggota NATO.
Namun, dua negara belum memberikan persetujuan resmi, yaitu Turki dan Hungaria. Beberapa waktu lalu, Hungaria sudah menyatakan bakal memberikan restu, tapi belum ada keputusan resmi.
