Meulaboh – Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh, Nurchalis mengatakan dampak gangguan layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) di Provinsi Aceh sejak Senin (8/5) hingga Selasa berpotensi menyebabkan lumpuhnya sebagian perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Sebabnya, BSI memegang pangsa pasar terbesar nasabah perbankan di Aceh.
“Gangguan layanan Bank BSI di Aceh merupakan sejarah terburuk dalam pelayanan perbankan di Aceh, ini sangat kita sesali,” kata Nurchalis yang menghubungi ANTARA dari Jakarta melalui saluran telepon, Selasa.
Menurut Nurchalis, dampak dari gangguan layanan perbankan tersebut menyebabkan ratusan ribu masyarakat di Aceh tidak bisa melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan karena layanan tersebut tidak bisa diakses sama sekali baik untuk transaksi sesama nasabah maupun transaksi antarbank.
Akibatnya, banyak pelaku usaha di Aceh berpotensi mengalami kerugian besar akibat tidak bisa melakukan transaksi keuangan, mengingat saat ini sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menggunakan layanan BSI untuk melakukan transaksi keuangan.
Selain itu, Nurchalis juga mengatakan banyak kalangan mahasiswa dan orangtua di Aceh yang tidak bisa mengirim uang melalui rekening BSI karena layanan tersebut lumpuh total, dan tidak bisa diakses. Harusnya kata dia, jauh-jauh hari sebelumnya manajemen dan Direksi PT BSI harus mempertimbangkan secara matang terhadap dampak yang akan terjadi, apabila dilakukan layanan pemeliharaan jaringan (maintenance) perbankan.
“Perbankan merupakan faktor utama dalam menggenjot ekonomi, namun di Aceh malah menyebabkan kerugian di masyarakat, karena akses perbankan nya tidak bisa diakses publik,” kata Nurcahlis.
Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah secara tepat dan terukur agar persoalan ini segera teratasi dan masyarakat di Aceh segera bisa melakukan transaksi keuangan melalui perbankan.
Nurchalis juga mendesak kepada Direksi PT Bank BSI agar dapat bertanggungjawab terhadap lumpuhnya perekonomian masyarakat di Aceh, dan harus menjelaskan kepada publik secara detail dan terbuka terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi, mengingat dampak akibat pemeliharaan jaringan telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi bagi masyarakat Aceh.
“Sanggupkah BSI memberi pelayanan terbaik bagi Aceh, jangan sekadar memberi alibi. Kalau tidak sanggup beri pelayanan yang profesional, kami minta agar BSI tidak lagi beroperasi di Aceh karena persoalan ini sangat merugikan semua pihak termasuk masyarakat Aceh,” kata Nurchalis.
Ia juga meminta kepada kalangan legislatif di Aceh dan Pemerintah Aceh agar bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga akses perbankan di Aceh kembali normal. ISMI juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar kembali mengizinkan layanan perbankan konvensional beroperasi di Aceh, sehingga apabila terjadi kelumpuhan layanan perbankan syariah di Aceh, maka ekonomi masyarakat di Aceh tidak ikut lumpuh.
Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengumumkan layanan perbankan BSI sudah pulih secara bertahap dan nasabah dapat bertransaksi kembali di kantor cabang dan ATM, setelah mengalami kendala pada Senin (8/5/2023).
“Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan,” ujar Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Gunawan juga menyampaikan terima kasih kepada nasabah yang telah setia menggunakan layanan BSI, serta memohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang dialami sehubungan dengan berlangsungnya proses maintenance sistem di BSI.
Menurut Gunawan, BSI memastikn dana dan data nasabah tetap aman dan Kembali mengimbau kepada seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia.
