ADA yang menarik dari pelaksanaan haul ke 18 tahun Teungku Abdullah Syafii, di komplek Cubo, kabupaten Pidie Jaya, Rabu 22 Januari 2020 kemarin.
Haul ini dihadiri ribuan warga dari berbagai pelosok di Aceh. Semua berbaur di Komplek makam Teungku Lah di Cubo. Ada KPA, PA, tokoh politik lintas partai, alim ulama serta masyarakat dari komunitas di Aceh. Haul ini sendiri di isi dengan zikir akbar dan doa bersama.
Namun sisi menarik bukan pada pelaksanaan haul yang telah menjadi rutinitas selama 18 tahun terakhir. Sisi menarik, menurut atjehwatch.com, justru datang dari isi pidato Malik Mahmud Al-Haytar.
“Ta peuna dan tapeuruno kader kader perjuangan yang baro dan yang muda ileume perjuangan sehingga troeh perjuangan indatu geutanyoe dan cita-cita bangsa Aceh,” ujar Wali Nanggroe.
Kalimat yang diucap oleh Wali Nanggroe ini memiliki makna yang tersirat. Pertama adalah kata ‘ta peuna’ dan ‘tapeuruno.’ Dua kata ini, mungkin merupakan ungkapan batin Wali Nanggroe usai menapaki damai yang sudah berjalan hampir 15 tahun lama.
Dimana, jika mau diakui, jumlah GAM usai damai kian menyurut dari hari ke hari. Selain karena faktor usia, seperti kematian dan sakit, perpecahan karena beda pandangan dalam politik juga menyebabkan jumlah kombatan menyusut. Keadaan ini kemudian menyebabkan bargaining GAM turun drastis di mata pemerintah pusat.
Imbas dari ini keadaan tadi, mengakibatkan kewenangan Aceh, sebagaimana yang dijanjikan dalam MoU Helsinki, ditarik ulur oleh pemerintah pusat. Bahkan bisa jadi, semua kewenangan tersebut sukar untuk direalisasi oleh pemerintah pusat.
Sikap ketus dari Menkopolhukam Mahfud MD, saat ditanya wartawan soal bendera, bisa jadi jawaban dari kondisi GAM yang kian lemah. Kondisi ini tentu jauh berbeda pada awal-awal damai dan GAM masih bertaring.
Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, dan mungkin kita semua, sepertinya mulai sadar dengan kondisi tersebut. Maka ucapan Wali Nanggroe di Cubo adalah harapan agar KPA dan Partai Aceh selaku mesin utama dalam menuntut realisasi MoU dari pemerintah pusat, melakukan pengkaderan. Kondisi yang seharusnya dilakukan sejak awal damai, 15 tahun lalu.
Harapan Wali Nanggroe agar kedepan ada kader perjuangan dan muda dalam memperjuangkan cita-cita bangsa Aceh harus ditindaklanjuti di lapangan, sehingga pada yang diperjuangkan semasa konflik tak sia-sia. Mekanisme rekrutmen tentu dipulangkan kepada lembaga terkait. Demikian juga soal pengajarkan ilmu perjuangan kepada kader muda.
Selain itu, GAM juga harus mampu merangkul semua pihak untuk berjuang bersama-sama untuk Aceh. Dengan demikian, apa yang dicita-citakan bisa dicapai. Sebaliknya, menutup diri serta masih berpegang teguh pada prinsip, ‘nyoe kon ie leuhop, nyoe kon droe gop’ justru akan merugikan bagi cita-cita perjuangan itu sendiri.
