Jakarta – Kejaksaan Agung kembali memanggil Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (24/7) ini. Ia dipanggil sebagai sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan turunannya.
Airlangga tak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Selasa (18/7). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana berharap Airlangga dapat hadir untuk memberikan keterangan hari ini.
“Kalau saya lihat di media, beliau sudah ada kesanggupan untuk hadir. Undangan sudah kita layangkan Kamis kemarin. Mudah-mudahan undangan sudah diterima dan Senin beliau bisa hadir,” kata Ketut di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, Sabtu (22/7).
Terpisah, Airlangga pun mengklaim bakal menghadiri pemanggilan Kejagung. “Hadir, hadir,” kata Airlangga di Stadion Manahan Solo, dilansir Antara, Minggu (23/7).
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan ia langsung kembali ke Jakarta usai menghadiri puncak perayaan hari lahir (Harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu sore. Ia mengaku tak ada persiapan khusus dalam menghadapi pemeriksaan Kejagung. Ia hanya menyebut akan menyiapkan bekal makan siang.
“Pembekalan kan, kalau mau makan siang,” ujar dia.
Saat ini, Kejagung tengah menelisik kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2021-2022. Berkaitan dengan kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi, pada 16 Juni 2023.
Penetapan tersangka tiga korporasi tersebut adalah lanjutan proses hukum di kasus korupsi minyak goreng yang berlangsung sejak April 2022, dan telah menghasilkan lima terdakwa.
Para terdakwa dimaksud adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.
Kelima koruptor itu juga telah diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, putusan itu disayangkan oleh jaksa lantaran vonis yang dijatuhkan dinilai terlalu rendah.
