Jakarta – Pemerintah China menjadi sorotan baru-baru ini, setelah kembali menggaungkan rencana modifikasi ajaran agama lain dengan nilai-nilai Konghucu.
Para pejabat pemerintah dan akademisi yang tergabung dalam Institut Pusat Sosialisme China, bagian dari Kelompok Kerja Front Persatuan Partai Komunis, berkumpul di Urumqi, ibu kota Xinjiang, pada akhir Juli lalu.
Mereka membicarakan kelanjutan rencana sinifikasi agama yang telah disepakati sejak 2018. Sinifikasi adalah proses mengubah atau memodifikasi sesuatu sesuai dengan budaya China.
Proses ini menyasar lima agama yang diakui di China, yakni Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Buddha, dan Taoisme.
Dikutip dari The Diplomat, Presiden China sekaligus Pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping, memulai kampanye sinifikasi pada 2014. Kampanye itu menerbitkan buku biru keamanan nasional pertama Beijing yang berisi peringatan terhadap “infiltrasi agama” oleh “kekuatan musuh di Barat.”
“Komunitas Katolik dan Protestan di China dengan ikatan teologis dan dalam beberapa kasus gerejawi dengan Barat dipandang sangat rentan terhadap konspirasi Barat untuk membendung atau melemahkan China,” kata profesor Kekristenan Dunia di Duke Divinity School, Xi Lian, seperti dikutip The Diplomat, 30 Oktober 2019.
“Pemerintah sangat berupaya memaksa gereja-gereja untuk melemahkan hubungan mereka dengan negara-negara Barat,” lanjut dia.
Pemerintah China, lanjut Xi Lian, berupaya mendorong agama-agama untuk melayani “kepentingan tertinggi” negara guna mendukung partai serta nilai-nilai partai. Hal ini dilakukan karena China ingin Xi Jinping menjadi satu-satunya sosok yang diagungkan di Negeri Tirai Bambu.
“Maknanya menjadi jelas ketika Anda melihat penduduk desa disuruh mengganti poster Yesus dengan potret Xi Jinping. Ini adalah kambuhnya obsesi otokratis: tidak ada dua matahari di langit, dan tidak ada dua penguasa di negeri China ini,” ujar Xi Lian.
Gereja Ditutup
Sejak 2018, ratusan gereja independen di seluruh China ditutup imbas aturan ini. Para pemimpin gereja dilecehkan maupun dipenjara. Salib-salib juga dimusnahkan serta menara-menara gereja dipenggal.
Gereja Zion merupakan salah satu gereja Protestan ternama yang terkena dampak. Gereja itu ditutup dan dinyatakan ilegal pada September 2018 karena menolak permintaan pihak berwenang untuk memasang CCTV.
Mengutip Washington Post, di Provinsi Henan, wilayah selatan Beijing yang dikenal dengan populasi Protestan yang relatif besar, ada laporan mengenai pembakaran Alkitab. Bukan cuma itu, sejumlah video pembakaran salib di sana juga beredar luas di jagat maya.
Lebih jauh, sinifikasi ini juga terasa amat nyata oleh penganut agama Buddha dan Taoisme. Pemerintah Beijing melarang otoritas kedua agama ini membangun patung keagamaan berukuran besar atau melakukan investasi komersial.
Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 1.500 tahun, Kuil Shaolin selaku biara Buddha Zen yang terkenal dengan biksu kung fu mengibarkan bendera China pada Agustus 2018 lalu.
Selain itu, di Tibet, para penganut Buddhisme juga dilaporkan menjadi sasaran kampanye “patriotisme pendidikan ulang” karena dianggap sebagai sumber “kekuatan separatis.”
Pendidikan ulang ini ialah penahanan warga di kamp-kamp untuk didoktrinisasi mengenai nilai-nilai komunis. Pihak berwenang dilaporkan menyiksa dan mengintimidasi Buddhisme yang ditahan agar mencapai “stabilitas”, demikian dilaporkan Voice of America (VOA).
Praktik seperti ini pun tak hanya dilakukan kepada Buddhisme, tetapi juga Muslim Uighur yang mendominasi wilayah Xinjiang. Jutaan Muslim Uighur di wilayah itu ditahan, disiksa, dipaksa bekerja, hingga mendapat kekerasan seksual.
Bahkan, aksi represi semacam ini mulai menyebar di kalangan minoritas Muslim Hui yang mendiami Provinsi Yunnan. Pihak berwenang China menangkap sejumlah Muslim Hui yang memprotes perobohan kubah dan menara Masjid Najiaying pada Juni lalu.
Dikutip dari CNN, Masjid Najiaying merupakan salah satu masjid terakhir yang bertahan usai pihak berwenang menghancurkan kubah dan merobohkan menara di lebih dari seribu masjid Hui di seluruh negeri.
