Jakarta – Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menegaskan PAN akan mengambil peran di luar kabinet dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Hal itu ia sampaikan untuk merespon pertemuan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu.
“PAN sendiri sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu berada di luar kabinet,” kata Drajad dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (13/10).
Drajad sendiri tak menghiraukan adanya pertemuan Prabowo dan Jokowi tersebut. Ia menilai para mantan partai koalisinya di Pilpres 2019 lalu memiliki hak untuk mengambil sikap politik masing-masing mengenai pilihan bergabung atau berada di luar pemerintahan.
PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat merupakan pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
“Itu hak dan keputusan Prabowo serta partai masing-masing. Para pendukung Prabowo-Sandi juga mempunyai hak mengambil sikap, apakah sepakat dengan beliau berdua atau justru merasa kecewa,” kata Drajad.
Lebih lanjut, Drajad menilai dengan sikap yang diambil PAN untuk berada diluar pemerintahan agar proses demokrasi di Indonesia tetap sehat selama lima tahun ke depan. Sebab, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tetap dikontrol dan diawasi oleh parpol yang tak bergabung dalam pemerintahan.
Terlebih lagi, Drajad mengatakan sikap tersebut mencerminkan apresiasi dan ikatan moral terhadap para pemilih yang sudah memilih PAN di Pileg 2019.
“PAN memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi kita sehat dan dewasa. Agar masyarakat mempunyai menu kebijakan yang semakin berkualitas,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo sempat memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).
Jokowi mengatakan telah membicarakan tiga hal dengan Prabowo. Pertama masalah ekonomi, kedua pemindahan ibu kota, dan peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah.
Khusus soal koalisi, Jokowi menyatakan belum ada keputusan akhir. Ia mengaku masih perlu membahas lebih lanjut soal kemungkinan partai besutan Prabowo itu masuk dalam koalisinya.
