TEMUAN mata anggaran yang sarat masalah sepertinya tak kunjung usai di APBA perubahan 2019. Selain alokasi anggaran untuk lembaga pengusaha (Kadin) senilai Rp3 miliar lebih, kini kembali ditemukan anggaran senilai Rp100 miliar lebih untuk pembelian mobil baru di 33 SKPA.
Temuan ini semakin menguatkan asumsi public bahwa alokasi besar anggaran yang mengalir ke Aceh selama ini, ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama yang dekat dengan kekuasaan serta pejabat ASN itu sendiri.
Dari belasan miliar APBA saban tahunnya, ternyata 40 persen lebih, diperuntukan untuk membayar gaji pegawai negeri. Sekitar 20 persen lainnya untuk pengadaan fasilitas kerja seperti mobil dan biaya perjalanan.
Selebihnya adalah proyek fisik, dan itu dikelola oleh rekanan yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.
Sementara sisanya, hanya sekian persen yang diperuntukan untuk masyarakat miskin di pedesaan. Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang sulit untuk dipenuhi.
Pesta pora ini menjadi catatan miris untuk Aceh, yang secara nasional, masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Harusnya pejabat Aceh lebih peka terhadap tugas dan kewajibannya. Menggunakan hati nurani mereka setiap memakai fasilitas public.
Menggunakan APBA lebih bijak sana sebagai tanggungjawab moral atas amanah rakyat yang dititip di pundak mereka selama ini.
APBA harusnya merupakan anggaran yang dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Aceh. Bukan untuk kroni tertentu, apalagi keluarga pejabat dan anak cucu mereka.
Konon lagi anggaran Otsus yang merupakan dana diyat yang diberikan ke Aceh usai konflik panjang. Maka celakalah mereka-mereka yang sewenang-wenang menggunakan APBA dan Otsus untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Publik Aceh harus lebih peka dalam mengawal setiap kebijakan eksekutif dan legislative Aceh. Jika ada yang menyimpang, harusnya tak segan melaporkan hal tersebut kepada jajaran penegak hukum, agar yang bersalah menerima hukuman yang setimpal. Demikian juga dengan Ormas serta organisasi kepemudaan lainnya.
Aceh butuh orang-orang yang berani untuk berkata tidak pada setiap pelanggaran yang terjadi. Karena cuma dengan hal ini Aceh bisa diperbaiki.
Kita semua memiliki mimpi yang sama tentang Aceh yang lebih baik di masa depan. Hal ini baru terwujud jika kita berani berkata benar untuk kebenaran dan tidak untuk kejahatan, seperti perampokan berjamaah APBA 2019 misalnya. Pesta pora APBA untuk elit harus dihentikan. []
