Banda Aceh – Rasio masyarakat Aceh yang mengalami penyakit Tuberculosis (Tbc) masih tergolong rawan. Untuk menangani masalah tersebut, Pemerintah Aceh terus meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mengobati penderita. Di samping itu, pemerintah juga melakukan langkah promotif dan preventif guna mencegah dan mengurangi penyakit itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan, SDM, dan Hubungan Kerjasama, Darmansyah, saat menghadiri pembukaan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Nasional Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2019, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (25/11) malam.
“Untuk yang berkaitan dengan promotif dan preventif, kami menjalin kerjasama dengan Tim Penggerak PKK dan organisasi peduli kesehatan guna mesosialisasikan pola hidup sehat di tingkat keluarga dan masyarakat desa,” kata Darmansyah.
Darmansyah mengatakan, tingginya prevalensi TB di Aceh dipicu oleh perilaku masyarakat yang suka merokok, pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat, serta minim berolahraga. Berdasarkan data 2017, kata dia, prevalensi TB di Aceh mencapai 3,9 persen, atau berada pada rangking 12 di Indonesia. TB adalah penyakit infeksi paling mematikan di Aceh.
“Oleh karena itu, pertemuan monitoring dan evaluasi nasional ini juga menjadi salah satu forum untuk peningkatan SDM dalam penangan TB di negeri kita. Walau sifatnya monitoring dan evaluasi, tapi kami yakin, fokus perhatian pada pertemuan ini bukan hanya data atau pemetaan kasus, tapi juga pada upaya penanganan masalah,” ujar Darmansyah.
Pemerintah Aceh, kata Darmansyah, sangat mendukung langkah tersebut. Maka itu, lanjutnya, sebagai tuan rumah, segala upaya akan dikerahkan untuk mendukung suksesnya pertemuan itu. Dengan demikian, hasil mnitoring dan evaluasi yang berlangsung di Aceh itu dapat memperkuat program nasional dalam pemberantasan TB. Langkah seperti itu, katanya, akan diperkuat di tingkat lokal, sehingga prevalensi TB di Aceh diharapkan terus menurun, hingga akhirnya tereliminasi dalam 10 tahun ke depan.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan Indonesia, Anung Sugihantono, mengatakan, masyarakat Indonesia yang meninggal karena tuberculosis masih cukup banyak. Karena itu, kata dia, pertemuan tersebut harus menjadi modal untuk melakukan penanganan dan pencegahan lebih baik.
“TB bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mekanisme penanganan nya pun sudah diketahui. Maka penanganan TB tidak boleh tidak, tetap harus berhasil,” ujar Anung.
Pemerintah, kata Anung, telah berupaya dan melakukan yang terbaik. Tapi, lanjutnya, peran masyarakat jauh lebih penting dalam hal mencegah terjadinya TB. “Inilah tiga hari ke depan yang akan kita cari jalan keluar dalam menangani kasus tuberculosis di Indonesia,” ujar dia.
Anung mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan tuberculosis memerlukan berbagai bentuk kolaborasi dan binaan yang jelas dari pemerintah daerah. Untuk itu, ia meminta kepada setiap kepala daerah untuk menaruh perhatian yang besar dalam rangka mencegah dan menangani TB.
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Nasional Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2019 itu, diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, para direktur rumah sakit, dan sejumlah tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. []
