Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman menyayangkan pelbagai kebijakan pemerintah belakangan ini dalam menangani radikalisme, seperti SKB 11 Menteri, pendaftaran Majelis Taklim, dan polisi masjid. Menurut Sohibul, aturan-aturan itu dibuat dengan menyederhanakan radikalisme dan apa yang menjadi akar masalahnya.
“Menurut saya ini simplifikasi dan cermin kemalasan berpikir,” kata Sohibul dalam wawancara dengan Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Desember 2019.
Sohibul menilai kebijakan-kebijakan itu simplifikasi lantaran menurutnya belum ada definisi yang jelas soal radikalisme. Dampaknya, setiap orang kini tergoda memberikan tafsiran-tafsiran.
Menurut Sohibul, pemerintah semestinya membedah dulu apa itu radikalisme, mendefinisikan secara jelas, dan menelusuri akar masalahnya. Dia berpandangan, radikalisme sebagai realitas politik atau yang murni bersumber dari keyakinan jumlahnya amatlah kecil.
Adapun yang banyak terjadi, kata Sohibul, radikalisme muncul karena ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Pemimpin partai dakwah ini pun mempertanyakan apakah isu radikalisme muncul justru karena ketidakmampuan pemerintah mengatasi ketimpangan tersebut.
Jika demikian, Sohibul menilai radikalisme bukan sebagai realitas, melainkan komoditas politik.
“Karena sekarang ini lebih banyak radikalisme sebagai dagangan politik, maka masyarakat jadi tergoda untuk memberikan tafsiran. Jangan-jangan isu radikalisme itu untuk menyembunyikan karena ketidakmampuan menciptakan keadilan,” ujarnya.
Lulusan Waseda University, Jepang ini pun menilai kebijakan pemerintah ihwal radikalisme belakangan seperti era Orde Baru. Kala itu, Islam radikal dan komunis juga dicitrakan menjadi musuh bersama.
“Ini semua mengingatkan apa yang terjadi di Orde Baru, persis sama dagangannya,” kata Sohibul.
Mengetahui akhir penanganan isu-isu tersebut di era Orde Baru, Sohibul menilai cara-cara simplifikasi semestinya tak dilakukan lagi sekarang. Jika diteruskan, dia khawatir akhirnya akan seperti yang terjadi di era Soeharto itu.
“Kita kan sudah tahu ending cara Orde Baru seperti apa. Sekarang di era Reformasi dihidupkan kembali, berarti ending-nya pun akan mirip kok,” ucapnya.
Dia pun mendesak pemerintah menangani radikalisme secara serius dengan membedah akar masalah, bukan melakukan penyederhanaan. “Kita harus benar-benar dalami permasalahannya, sehingga diagnosa tepat, pengobatan juga tepat.”
Pemerintah belakangan ini mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menangani radikalisme. Pertama ialah Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga terkait pencegahan radikalisme di kalangan ASN.
Kedua, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Majelis Taklim. Permenag itu di antaranya mengatur pendataan bagi Majelis Taklim. Namun, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid kemudian mengatakan pendataan itu tak diwajibkan.
Ketiga, Wakil Presiden Ma’ruf Amin melontarkan istilah polisi masjid. Ma’ruf awalnya meminta dewan masjid memetakan masjid-masjid di mana terjadi penyebaran kebencian.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia nonaktif itu mengimbau dilakukan pembinaan, agar tak ada narasi kebencian. Belakangan dia membantah pernyataan itu untuk memerintahkan polisi berjaga di masjid-masjid.
