BANDA ACEH- Menanggapi pemberitaan tentang gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kuta Blang, Bireuen, M. Fadhil Rahmi, anggota Komite 3 DPD RI meminta pemerintah turun tangan untuk peduli dengan kondisi tersebut.
“Apresiasi atas swadaya masyarakat, dan sudah seharusnya pemerintah, baik kabupaten maupun Pemerintah Aceh turun tangan membantu menyelesaikan pembangunan tersebut, ” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil.
Untuk diketahui, salah satu bidang yang ditangani oleh Komite 3 DPD RI adalah menyangkut kesejahteraan sosial.
“November yang lalu kita sudah mengadakan pertemuan dengan Pemerinrah Aceh untuk memastikan bahwa UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijalankan dengan baik di Aceh,” ujarnya.
Selain itu, rombongan Komite 3 juga menyambangi anak-anak disabilitas di Yayasan Sahabat Difable Aceh di Aceh Besar.
Dalam finalisasi hasil pengawasan terhadap UU tersebut, salah satu yang menjadi rekomendasi DPD RI kepada pemerintah adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas.
“Maka, tambahnya, pembangunan fisik SLB adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah melaksanakan amanat UU,” lanjutnya.
“Bahkan lebih dari itu, sudah seharusnya untuk penyandang disabilitas disediakan alokasi atau quota khusus beasiswa diseluruh jenjang pendidikan. BPSDM di tingkat provinsi dan juga para bupati walikota hendaknya membuka peluang khusus untuk para penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan mereka.”
“Secara data, hampir 50 persen anak disabilitas tidak tamat SD. Ini bukti bahwa kita semuanya, utamanya pemerintah harus lebih peduli dan mengambil peran dgn memberika quota khusus beasiswa di setiap jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi,” katanya lagi.