BANDA ACEH – Akademisi Abulyatama, Usman Lamreung, mengaku mendukung jika beberapa wilayah Aceh Besar yang berada di pinggiran Kota Banda Aceh untuk diintegrasikan atau digabungkan dalam wilayah Banda Aceh.
“Kami sangat sepakat wilayah Aceh Besar di pinggiran Banda Aceh diintegrasikan atau digabungkan dalam wilayah Banda Aceh, agar berbagai masalah masyarakat bisa tertangani dengan baik dan mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga idex rasio pelayanan pablik bisa lebih meningkat,” kata Usman Lamreung, kepada atjehwatch.com, Rabu malam 11 Desember 2019.
Statemen ini terkait permohonan Walikota Banda Aceh kepada pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar agar sudi kiranya memberikan beberapa wilayah (desa atau kecamatan) milik pemerintah Aceh Besar menjadi lokasi pelebaran wilayah kota Banda Aceh. Pelebaran ini menjadi penting bagi Banda Aceh dalam rangka menjadikan kota tersebut sebagai daerah ideal untuk kota propinsi Aceh.
“Pernyataan tersebut hemat kami sangat menguntungkan wilayah Aceh Besar yang berdekatan dengan kota Banda Aceh, yaitu Krueng Barona Jaya, Lampeuneurut, Pulo Aceh, Baitussalam, Darussalam dan Kuta Baro.”
“Daerah yang lengket dengan ibukota provinsi ini, nyaris luput dari pantauan pemerintah Kab Aceh Besar. Pernyataan ini didasarkan pada kurangnya sentuhan pembangunan daerah pinggiran, yang notabenenya wilayah Aceh Besar,” ujarnya lagi.
Kata Usman, permasalahan masyarakat Aceh Besar yang ada di pinggiran Kota Banda Aceh seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Aceh Besar. Masalah penting seharusnya menjadi fokus pemkab adalah pelayanan publik sangat dilema buat masyarakat pinggiran kota Banda Aceh, di tambah lagi persoalan Air besih, persoalan sampah tak kunjung selesai, infrastruktur jalan dan saluran air saat musim hujan banjir, dan pemerataan dalam pembangunan lainnya.
“Ada kesenjangan begitu besar yang dirasakan masyarakat Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh. Pembangunan sangat lambat, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dengan wilayah Kota Banda Aceh. Masyarakat Aceh Besar di pinggiran Kota Banda Aceh sangat kecewa ketidakmerataan pembangunan oleh Pemkab, sehingga memberikan kesenjangan yang tajam. Di tambah lagi pelayanan publik saja kita sudah kalah jauh dengan Kota Banda Aceh.”
“Salah satunya adalah Pulo Aceh dalam pelayanan publik sangat memprihatikan, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keperluan administrasi lainnya harus kedataran. Seharusnya Pemerintah Aceh Besar harus peka terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, khususnya yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, supaya ketimpangan pembangunan dan pelayanan tidak tajam.”
Berkaca dari usia Jantho sebagai Ibu Kota Aceh Besar yang sudah tidak lagi muda, kata Usman, akan tetapi dengan usianya yang sudah cukup matang Jantho belum mampu benar-benar menjadi kota ibukota.
“Mungkin para pejabat saja yang menjadi punggawa pelayanan tidak semuanya menetap di Jantho. Maka bagaimana mungkin cita-cita mulia mensejahterakan masyarakat bisa terwujud. Belum lagi konflik kepentingan di level pimpinan, yang konon belum terselesaikan. Mari kita berfikir lebih jernih untuk kemajuan Aceh Besar kedepan, termasuk pemimpin mau hilangkan egoisme dan kembali bekerja bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar.”
