BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Demokrat menyayangkan sikap Ketua DPR Aceh memutuskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga semua komisi disapu bersih oleh Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), padahal seluruh anggota Dewan wajib berada di semua komisi, karena mereka dipilih rakyat.
“Ini sangat janggal dan sejarah pertama kali terjadi di DPR Aceh,” kata Anggota DPR Aceh Ir Alaidin Abu Abbas di Banda Aceh, Senin 20 Januari 2020.
Menurut Alaidin Ketua DPRA sangat memaksa kehendak, sehingga paripurna menjadi cacat hukum.
“Sangat tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat, karena tidak ada azas kebersamaan dan keadilan,” ujar Alaidin.
Alaidin menyebut bahwa non KAB sebelum paripurna masing-masing farksi juga sudah mengirimkan surat nama-nama anggota , namun kembali seperti surat awal, padahal dalam surat itu ikut disertakan keterangan aturan-aturan dalam tata tertip DPRA.
“Akibatnya hasil paripurna AKD tidak sah, pimpinan Badan Kehormatan Dewan (BKD) juga tidak terpilih pada paripurna itu, padahal papan pemilihan sudah disiapkan. Ini sangat disayangkan, rakyat berharap selesai,” demikian Alaidin. (joe)
