BANDA ACEH – Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Teuku Munandar, mengatakan status kemiskinan Aceh terbawah di Sumatera, merupakan sumbangan dari semua pihak. Maka menjadikan salah satu pihak sebagai penanggungjawab di balik status kemiskinan Aceh dinilai adalah kesalahan.
Hal ini disampaikan Teuku Munandar yang hadir dalam FGD yang dilaksanakan oleh IDeAS dan MPO di lantai 2, 3 In 1 Café, Kamis siang 23 Januari 2020.
“Mohon maaf misalnya, menyalahkan gubernur. Karena semua pihak ikut andil dalam menyumbang status kemiskinan di Aceh,” kata Teuku Munandar.
Sebagai contoh, kata Teuku Munandar, legislatif atau DPR Aceh sebenarnya juga memiliki andil dalam status kemiskinan Aceh.
“Contoh, budgeting yang tidak maksimal. Ini turut menyumbang status kemiskinan tadi,” kata Teuku Munandar.
Kabupaten kota di Aceh pun, kata Teuku Munandar, turut menyumbang status kemiskinan Aceh. Karena status kemiskinan Aceh di posisi terbawah se-Sumatera, adalah hitungan hasil akumulasi dari semua kabupaten kota.
“Ini keseluruhan. Kemiskinan di Aceh refleksi dari seluruh kabupaten kota. Akademisi dan guru juga memiliki andil. Akademisi kurang dalam riset. Contoh riset untuk petani yang kurang sehingga produksi petani berkurang.”
“Masyarakat juga memiliki andi untuk kemiskinan. Contoh membeli minyak yang subsidi, yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat miskin, tiba tiba tersedot untuk yang tidak seharusnya,” kata Teuku Munandar.
Sebelumnya diberitakan, lembaga kajian IDeAS bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Otsus (MPO) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang APBA 2020 di lantai 2 3 In 1 Café, Kamis 23 Januari 2020.
Diskusi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, mantan anggota DPR Aceh Nurzahri, Ketua Komisi 5 DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani, Ketua Ombudsman Aceh Dr. Taqwaddin Husain, aktivis anti korupsi, perwakilan elemen sipil serta para jurnalis.
Direktur IDeAS, Munzami Hs dalam sambutannya mengatakan diskusi ini diadakan pasca mencuatnya isu soal APBA 2020 selama beberapa bulan terakhir. Beberapa di antaranya, kata Munzami, seperti soal anggaran JKA yang defisit, tingginya belanja pengawai, belanja makan-makan serta sejumlah mata anggaran lainnya.
Kata dia, tujuan dari FGD ini adalah untuk menggali dan memetakan berbagai pos belanja dalam APBA 2020.
Selain itu, katanya, FGD juga merupakan upaya memfasilitasi ruang public dalam berpendapat guna mendorong pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik. []
