MEUREUDU – Pemkab Pidie Jaya memasang target agresif: realisasi fisik rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menembus 90 persen pada November 2026.
Namun, di balik target tersebut tersimpan persoalan serius. Hingga 19 Oktober 2026, progres fisik program yang dibiayai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) baru 61,14 persen, sementara serapan keuangan hanya 18,04 persen dari total pagu Rp37,94 miliar.
Artinya, pekerjaan fisik sudah berjalan jauh lebih cepat dibandingkan penyerapan anggarannya.
Target tersebut ditegaskan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dalam rapat monitoring dan evaluasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) di ruang rapat Setdakab Pidie Jaya, Selasa (20/10/2026).
Dana tersebut bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Aceh Rp10 miliar, bantuan khusus pemerintah pusat Rp27 miliar dan tambahan DOKA Rp948,34 juta.
Yang paling mencolok adalah Dinas Pertanahan. Dari pagu Rp19,9 miliar, serapan keuangan baru Rp109,59 juta atau 0,55 persen, sedangkan progres fisiknya baru 21,25 persen.
Sementara Dinas PU dengan pagu Rp7,029 miliar telah mencapai progres fisik 55,95 persen, tetapi serapan keuangannya baru 27,42 persen. BPBD juga masih berada di angka 43,35 persen fisik dengan serapan 42,17 persen dari pagu Rp8,09 miliar.
Di sisi lain, beberapa OPD telah menunjukkan progres tinggi. Bappeda mencapai 92,50 persen fisik, Diskominfo 94 persen, BPKK 100 persen dan Dinas Syariat Islam 100 persen.
Perbedaan capaian antar-OPD tersebut menjadi pekerjaan besar Satgas PRR untuk memastikan target 90 persen tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, menekankan perlunya koordinasi dan evaluasi berkala agar pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di lapangan, percepatan difokuskan pada pembangunan huntap, jembatan, normalisasi sungai dan pembersihan lumpur lahan pertanian.
Sebanyak 110 unit huntap sedang dikerjakan, sementara 629 unit lainnya direncanakan mulai dibangun awal 2027.
Normalisasi muara Krueng Meureudu juga dikebut dengan alat berat dan kapal pengeruk.
“Normalisasi sungai di muara Krueng Meureudu juga terus dilakukan menggunakan alat berat dan kapal pengeruk. Upaya tersebut bertujuan memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir berulang,” kata Sibral.
Pemulihan ekonomi turut diarahkan melalui bantuan stimulan, jaminan hidup serta usulan Bantuan Presiden bagi sekitar 8.000 UMKM terdampak bencana.
Kini tantangannya jelas: dari progres fisik 61,14 persen menuju 90 persen hanya tersisa hitungan minggu, sementara serapan keuangan baru 18,04 persen. Pemkab harus memastikan percepatan bukan sekadar mengejar persentase, tetapi benar-benar menuntaskan pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran.[Mul]
