SIGLI – Pembangunan jalan tol di Aceh, khususnya di kabupaten Pidie, diminta tak merugikan hak-hak masyarakat yang berakibat terhambat proses pembangunan jalan tol itu sendiri.
Hal ini disampaikan Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, dalam rangka Rapat Koordinasi antara pihak pihak yg berkompeten dlm rangka menjalankan program strategis nasional yaitu pembangunan jalan tol di Aceh, khususnya Section 1 Sigli – Banda Aceh dan nantinya section 2 Sigli – Lhokseumawe, Selasa 28 Januari 2020.
Rapat ini dihadiri PPK pembebasan tanah, BPN wilayah Aceh, Balai Jalan Nasional 1, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, Balai Wilayah Sungai 1 Sumut, PUPR Aceh dengan Pemerintah Pidie dan DPRK Pidie di Padang Tiji.
“Terkait persoalan pembebasan tanah atas objek pengadaan tanah yang diklaim masyarakat Gampong Pulo Hagu Tanjong Padang Tiji masih bermasalah harus dituntaskan. Jangan smpai terjadi hal hal yang dapat merugikan hak hak masyarakat pemilik tanah dan menghambat pembangunan jalan tol itu sendiri.”
“Menurut laporan masyarakat ke kami, ada sekitar 110 persil tanah masyarakat di daerah ini menurut klaim masyarakat setempat belum diselesaikan, maka kami meminta kepada pihak BPN dan PPK jalan tersebut untuk menuntaskan persoalan ini dengan sebaik baiknya dengan mengedepankan musyawarah, mufakat dan memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat setempat, agar program strategis nasional ini berjalan semestinya,” kata Mahfud.
Kemudian, terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie dari sumber pajak restribusi galian C juga diminta harus menjadi perhatian serius dari PT. Hutama Karya dan PT. Adhi Karya.
“Karena, 2 perusahaan BUMN ini menjadi pelaksana dr program jalan tol ini. Mereka harus kooperatif dan terbuka dengan Pemerintah Pidie, karena menurut analisa umum kami, Pidie akan mendapatkan banyak PAD dari sumber pajak restribusi ini atau barangkali sumber sumber lainnya dari program jalan tol ini. Dalam hal ini BPKKD Pidie (Dinas Keuangan ) harus lebih pro aktif mengkaji potensi pendapatan dr program jalan tol ini,” ujar politisi muda Partai Aceh ini lagi.
“Manfaat lain yang harus diterima oleh masyarakat sekitar pembangunan jalan tol ini adalah masyarakat harus mendptkan kucuran Dana CSR dari 2 perusahaan plat Merah tersebut. Kami juga meminta kepada 2 perusahaan tersebut agar bisa memberikan perhatian lebih kepada masyaratak Pidie.”
Dua perusahaan pelaksana proyek tersebut juga diminta harus memikirkan rencana pembangunan jalan tol ini dengan sangat matang dan cermat.
“Perencanaan ini harus terukur mulai dari over pass, gorong-gorong pinggiran, jalan potong masyarakat dan satwa lainnya, jalan terintegrasi dengan jalan pemerintah, jalur air untuk pertanian, arus banjir dan yang paling penting lagi program jalan tol ini tidak boleh bertentangan dengan tata ruang Pidie.”
“PT. HK dan PT. AK juga harus membuat rest area sepanjang jalan tol melintasi Pidie ini. Rest Area ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar jalan tol tersebut dan juga Pemkab bisa memperkenalkan product unggulan daerah untuk di promosikan kepada pengguna jalan nantinya, terutama kepada pengguna jalan tol dari luar Aceh, karena Rest Area ini akan menjadi tempat istirahat para pengguna jalan tol nantinya.”
Mahfud juga meminta komitment tinggi dari pihak-pihak yang berkompeten ini untuk dapat melaksanakannya dengan baik.
“Eksekutif dan Legislatif Pidie sangat mendukungn Program Strategis Nasional ini berjalan lancar sebagaimana mestinya. kepada masyarakat Pidie kami memohon maaf, mungkin banyak hal hal lain belum bisa tersampaikan dalam forum tersebut,” ujar Ketua DPRK Pidie yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan ini.
