BANDA ACEH- Plt Gubernur Nova Iriansyah memimpin rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh terkait penanganan covid-19 atau biasa di singkat covid-19, di Ruang Tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (17/3/2020) sore.
Setelah mendengarkan saran dan masukan dari seluruh unsur Forkopimda dan SKPA yang hadir, Rapat tersebut menghasilkan 17 poin yang akan segera ditindaklanjuti, yaitu Membuat seruan bersama yang ditandatangani oleh Forkopimda, Memperkuat Tim Gugus Tugas dengan membentuk tim pelaksana, Meredefenisi Isi “Hari libur/belajar di rumah’ pada lembaga pendidikan, Menyiapkan skema sosialisasi dengan melibatkan TP PKK Aceh hingga ke gampong.
Melakukan pembatasan aktifitas di luar (antara lain warung kopi, pasar, taman dan tempat wisata) rumah secara tegas dengan tetap memperhatikan aspek HAM dan ketentuan hukum, Memantau keberadaan orang asing yang menetap di Aceh dan melarang masuknya orang asing dari luar negeri ke daerah Aceh, Menginventarisir dan mengupayakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penanganan covid-19.
Selanjutnya, setiap rumah sakit membatasi jumlah pengunjung dan waktu besuk pasien, Mencegah karyawan Kapal Pesiar dan kru pesawatnya yang transit di Bandara SIM agar tidak turun dari pesawat, Meningkatkan sosialisasi, pengawasan dan penertiban terhadap pengunjung di warung kopi/kafe, taman-taman, tempat wisata, pasar dan tempat keramaian lainnya.
Mengkaji pengaturan dan penerapan kebijakan sosial distance di lembaga pemerintahan, swasta dan institusi lainya serta tidak menerbitkan izin keramaian, Mencegah penyebaran berita hoax melalui patroli cyber, dan penerapan sanksi kepada penyebar berita tersebut, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan Unsyiah, dalam rangka penggunaan PCR Fakultas Kedokteran Hewan untuk pemeriksaan pasien suspect covid-19.
Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan Telkomsel dalam rangka pengiriman SMS Blast sosialisasi penanganan covid-19, Pemerintah Aceh memberi himbauan kepada bupati/wali kota untuk mengikuti keputusan rapat Forkopimda Aceh dan kebijakan Pemerintah Aceh tentang penanganan covid-19.
Dokumentasi Pemerintah Aceh untuk Corona
Kemunculan virus corona akhir Desember tahun lalu telah menyebabkan kekhawatiran global yang tak dapat dihindari. Semua negara terfokus mengevakuasi warga mereka dari Wuhan China, daerah virus itu berasal.
Mengetahui keberadaan belasan warganya di Wuhan, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, langsung menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait untuk membuka Posko informasi perkembangan terkini terkait mahasiswa Aceh di Wuhan. Minggu malam (26/10) Kantor Dinas Sosial Aceh dan Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta pun resmi menjadi posko informasi.
Sejak saat itu, seluruh SKPA bergerak seirama sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mengabarkan kondisi terkini terkait corona virus. Dinas Kesehatan dan RSUZA mendukung dengan data-data terkait medis. Sedangkan informasi terkait warga Aceh di Wuhan dan upaya sosialisasi terkait pencegahan corona virus terus dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, di bantu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh serta seluruh SKPA bergerak seirama.
Tanggal 26 Oktober, Plt Gubernur Aceh berhasil melakukan kontak langsung dengan mahasiswa Aceh di Wuhan. Komunikasi semakin rutin dilakukan kepada warga Aceh di Wuhan, tujuannya hanya satu, memberi semangat agar psikologis yang terisolasi tetap baik.
Komunikasi langsung juga dilakukan oleh Wakil Ketua TAPI PKK Aceh, sejumlah anggota DPRA dan Kepala Dinas Sosial Aceh, di Posko Informasi di Dinas Sosial. Untuk mendukung logistik di masa isolasi di Wuhan, Plt Gubernur bahkan mengirimkan langsung biaya logistik untuk memenuhi kebutuhan harian selama masa krisis.
Akhir Januari 2020, Pemerintah Aceh menunjuk Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara sebagai rumah sakit rujukan penanganan kasus Virus Corona.
Pemerintah Aceh juga melobi Kementerian Luar Negeri untuk mengevakuasi para mahasiswa Aceh dari Wuhan. Hingga kemudian seluruh warga Indonesia dipulangkan dari Wuhan pada awal Februari lalu.
Paska ditemukan kasus pertama di Indonesia. Pemerintah Aceh segera melakukan rapat membahas upaya pencegahan lebih lanjut. Sekda Aceh, Taqwallah, memimpin pertemuan bersama Forkopimda guna menentukan langkah antisipasi yang terkoordinasi di Aceh.
Langkah intensif selanjutnya adalah meninjau Kesiapan Rumah Sakit Zainoel Abidin. Dua warga suspect corona tengah dirawat di sana. Hasil laboratorium pemeriksaan atas keduanya dikirim ke Balitbang Kementerian Kesehatan. Hasil lab menyimpulkan mereka negatif, mereka dinyatakan bebas virus corona dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit.
Antisipasi lebih lanjut, Plt Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Pencegahan Corona. Masyarakat diimbau melakukan pencegahan penyebaran virus melalui perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperbanyak ibadah kepada Allah.
Edaran selanjutnya yang dikeluarkan Plt Gubernur adalah dengan meliburkan sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Aceh. Kementerian Agama dan Pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti surat edaran itu dengan meliburkan sekolah di bawah kewenangan masing-masing selama dua pekan terhitung sejak 16 Maret.
Selain itu, berbagai kegiatan Pemerintahan yang melibatkan banyak orang pun ditiadakan. Pemerintah pun mentiadakan absen sidik jari. ASN menandatangani absensi kehadiran secara manual. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi corona tidak mewabah di Aceh. []
