Banda Aceh – Persatuan mahasiswa Aceh di Tiongkok (Cakradonya Community) mendesak pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam mengatasi virus corona Covid-19 melalui surat pernyataan sikap, Sabtu (28/03/2020).
Dewan Pembina Cakradonya Reza Fahlevi mengatakan, Cakradonya sangat menyayangkan kondisi prosedur penanganan kasus Covid-19 di Aceh. Oleh karena itu, Cakradonya ingin menyampaikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat Aceh.
“Pemerintah Aceh bisa meniru kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Hubei, Tiongkok dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Salah satunya dengan segera menutup bandar udara yang menjadi celah penyebaran Covid-19,” ujarnya.
“Kemudian pemerintah perlu menyediakan pemeriksaan infeksi covid-19 secara gratis bagi seluruh elemen masyarakat, serta menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kesehatan,” timpal Reza Fahlevi.
Ia menjelaskan, sebagaimana diketahui, masih ada tenaga kesehatan yang terpaksa mengenakan jas hujan dan APD darurat yang dibuat sendiri. Kemudian pemerintah Aceh bersama Forkopimda harus mengawasi stabilitas harga bahan pokok dan alat medis secara rutin dan menindak tegas secara hukum terhadap oknum penimbun barang. Saat ini masker dan hand sanitizer sulit ditemukan di pasaran dan harganya sudah melambung tinggi.
“Ada oknum yang secara terang-terangan menjual kedua barang itu dengan harga mahal di media sosial yang bisa ditindak oleh aparatur hukum,” tegas Reza.
Sementara itu, Ketua Cakradonya, Teuku Agusti Ramadhan menambahkan, sebaiknya juga disediakan wastafel portabledan bilik disinfektan di pusat-pusat keramaian yang ada di setiap kabupaten/kota untuk membendung laju virus corona.
“Sebenarnya, Indonesia, khususnya Aceh bisa belajar dari pengalaman pemerintah Tiongkok dalam menghadapi wabah Covid-19,” ungkapnya.
Menurutnya, di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pemerintah langsung melakukan lockdown secara total provinsinya untuk menahan laju penularan virus. Pemerintah Aceh bisa mempertimbangkan opsi ini, setidaknya memberlakukanpartial lockdownuntuk seluruh Aceh. Lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Hubei yakni dengan menutup semua akses transportasi massal dari, ke, dan di dalam Provinsi Hubei baik transportasi darat, sungai, dan udara. Semua perbatasan kota ditutup dan dijaga ketat oleh aparat.
“Selanjutnya, taksi mulai dihentikan dan kendaraan pribadi juga dilarang melintas di jalanan, kecuali kurir delivery orderseperti gofood atau grabfood kalau di Indonesia,” sebutnya.
Terakhir, lanjut Agus, pemerintah benar-benar melarang mobilitas masyarakatnya dengan tegas. Apabila melanggar akan didenda sebesar 3 ribu yuan lebih, atau sekitar 6-7 juta rupiah. Masyarakat Wuhan waktu itu hanya diperbolehkan untuk berbelanja melalui bantuan volunteeryang telah disediakan. Sedangkan, kebutuhan sayur mayur serta bahan makanan disuplai oleh pemerintah melalui relawan yang ada. Warga Wuhan juga diwajibkan untuk mengenakan masker dan bisa memesannya secara online dan gratis. Mereka cukup membayar ongkos kirim saja.
“Di samping itu, kesadaran warga Wuhan untuk mengisolasi diri di rumah patut diacungi jempol dan mereka juga benar-benar menjaga jarak ketika berpas-pasan dengan orang lain,” paparnya.
Menurut Agus, semua pihak harus saling bekerja sama termasuk masyarakat Aceh untuk mengatasi penyebaran virus corona. Masyarakat bisa mengurangi pergerakan virus corona jika berdiam diri di rumah masing-masing. Cakradonya juga siap membantu pemerintah Aceh dalam penanganan wabah ini sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Masyarakat juga disarankan agar lebih mengutamakan bertransaksi dengan e-money seperti gopay, ovo, dan lain semacamnya supaya lebih terlindungi dari penularan Covid-19 melalui uang kertas dan logam.
Sebagaimana diketahui, terdapat 63 mahasiswa Aceh yang masih aktif menempuh studi di Tiongkok dan tersebar di berbagai kota.[]
