BLANGPIDIE — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Aceh Barat Daya, mendesak semua Lembaga Pendidikan yang ada di seluruh Abdya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Komite Sekolah.
Selain pihak sekolah, instansi terkait yang berwenang tentang pendidikan di Abdya juga harus serius dalam hal ini, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Abdya, Kantor Kementrian Agama Abdya dan lembaga terkait lainnya.
Desakan ini muncul menyusul banyaknya laporan warga soal aturan periode yang tidak sesuai lagi ketentuan dan pemilihan Komite yang tidak pernah transparan.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Abdya, Ikhsan Jufri, S. Pd MM melalui salah satu Ketua Bidang PDPM Abdya, Robbi Sugara, S.Sos.I M.Si menegaskan komite sekolah dibentuk untuk hal krusial guna meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat, yang diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016.
“Lembaga mandiri ini dibentuk oleh sekolah berdasarkan prakarsa kepala sekolah bersama orang tua/wali murid, dengan anggota yang terdiri dari unsur orang tua, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan,” ungkapnya, Kamis (14/05/2026).
Namun hal tersebut menurut Robbi yang juga pernah menjadi Komite SD Al-’Araf Blangpidie bertolak belakang dari aturan yang ada.
“Komite Sekolah saat ini hanya ditunjuk secara langsung oleh pihak sekolah tanpa musyarawah dengan wali murid. Ada juga yang tidak ada anaknya di sekolah tersebut jadi Komite,” ungkap Robbi Sugara.
Disamping itu, ada laporan juga dari masyarakat tentang pengutipan liar Sekolah/komite bikin surat.
“Sumbangan sukarela Rp 500.000 per tahun”. Jika tidak membayar, anak ditahan ijazahnya, nggak boleh ikut ujian, atau duduknya dipisahkan. Namun diketahui jika hal tersebut bukan sumbangan, itu pungutan wajib,” bebernya.
Menurut Robbi Sugara, banyak keluhan masyarakat terkait kebijakan sekolah yang membebani wali murid muncul akibat lemahnya fungsi kontrol komite sekolah. Karena itu, ia meminta pihak sekolah tidak menjadikan komite sekadar alat legitimasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Ia menilai minimnya sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan komite sekolah turut menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
“Jangan sampai komite sekolah kehilangan fungsi utamanya sebagai jembatan antara sekolah dengan masyarakat,” ujarnya.
