BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, meminta kepada inteletual dan akademisi di universitas- universitas yang ada di Aceh, diharapkan dapat membuat stimulus/skema penyebaran covid-19 di Aceh dan metode pencegahannya, serta mekanisme bantuan kepada masayarakat kurang mampu, agar dapat dipenuhi dengan baik dan tepat sasaran.
“Juga besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan, agar aspek kemanusiaan, aspek keadilan social serta dampak ikutan nya bisa di petakan secara baik dan dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Pandemi Covid-19 ini, akan berdampak kuat kepada struktur social dan mungkin akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia dimasa mendatang,” ujar Wali Nanggroe Aceh, Kamis 9 April 2020.
“Ulama dan tokoh masyarakat harus dan wajib dilibatkan untuk program-program sosialisasi serta himbauan –himbauan kedalam masyarakat, agar semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ajaran Syariat Islam serta karakter dan budaya rakyat yang berlaku di Aceh, guna menghindari kesalah pahaman serta untuk efektifitas lalu lintas informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.”
Menurutnya, kebijakan-kebijakan “ Force Majeure “ atau kedaruratan yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan maupun Keuangan Negara, akan bersama-sama kita perjuangkan ke Pemerintah Pusat agar diberikan pengecualiannya untuk Provinsi Aceh, yang memang memiliki Ke Khususan dan Ke Istimewaan.
“Keamanan dan keselamatan nyawa rakyat Aceh sudah seharusnya menjadi prioritas utama dan pertama dari Pemerintah dan DPR Aceh.”
