Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani berpotensi memotong belanja modal sebesar Rp50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pemotongan dilakukan agar dana bisa dialihkan untuk program bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi dunia usaha di tengah pandemi virus corona.
“Apakah mungkin dipotong lagi, mungkin. Kami sudah mencadangkan tambahan (potongan) lagi Rp50 triliun tujuannya untuk jaga-jaga,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (6/5).
Dalam APBN 2020, pemerintah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp158 triliun. Angkanya lebih kecil ketimbang 2019 lalu yaitu sebesar Rp180,9 triliun.
“Jumlah belanja modal juga sudah lebih kecil dari 2018 yang sebesar Rp184 triliun. Jadi ini belanja modal terendah,” kata Sri Mulyani.
Diketahui, pemerintah kini sedang melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Seluruh anggaran yang tak bersifat urgensi akan dialihkan untuk menangani wabah tersebut.
Pemerintah pun mengubah postur APBN 2020 guna mengimplementasikan refocusing dan realokasi anggaran. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.
Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun.
Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun. Belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun.
Lalu, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun. Angka itu terdiri atas pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.
