BANDA ACEH – Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh, T. M. Zulfikar, menilai buruknya tata kelola lingkungan merupakan penyebab banjir di sejumlah tempat di Banda Aceh dan Aceh Besar.
“Hujan yang turun selama 2 hari ini di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar telah mengagetkan semua pihak. Bayangkan saja hujan yang turun tanpa henti dengan intensitas sedang hingga tinggi, telah mengakibatkan banjir dan bahkan longsor di berbagai lokasi,” ujar TM Zulfikar.
“Dari berbagai informasi yang saya catat, hampir seluruh wilayah Kota Banda terendam banjir. Salah satu media di Aceh menyampaikan bahwa akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan deras melanda Kota Banda Aceh sejak Jumat (8/5/2020) dini hari mulai pukul 02.15 WIB hingga pukul 09.00 WIB ternyata telah menyebabkan sebagian besar kawasan di ibu kota Provinsi Aceh tergenang banjir.”
“Bahkan yang sangat mengkhawatirkan, hujan yang hampir seharian turun sepanjang hari kemarin hingga saat ini, sudah tidak mampu lagi tertampung oleh saluran drainase yang berada di pinggir-pinggir jalan. Di beberapa titik bahkan sudah mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Beberapa kawasan yang terlihat cukup parah antara lain di beberapa Gampong di Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kutaraja hingga ke berbagai Gampong lainnya di sejumlah Kecamatan di wilayah Kota Banda Aceh,” ujar Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh.
Menurutnya, air yang menggenangi sejumlah ruas jalan bahkan sudah masuk ke dalam pertokoan, rumah-rumah masyarakat hingga perkantoran pemerintah. Di sejumlah jalan di seputaran Kota Banda Aceh bisa dipastikan sudah mulai susah untuk dilewati oleh kendaraan bermotor. Debit air yang mengalir ke sejumlah daerah aliran sungai (DAS) juga terlihat cukup besar dari biasanya.
Sementara itu di Kabupaten Aceh Besar, sejumlah kawasan cukup terlihat tergenang oleh banjir. Diantaranya di sejumlah Gampong seperti Lampasie Engking, Garut, Ajun dan Rima Keunerom, dan sejumlah Gampong di beberapa lokasi lainnya. Bahkan di beberapa wilayah hulu seperti di Leupung dan Lhoong juga terjadi banjir dengan kondisi yang cukup parah.
“Banjir yang terjadi di Kota Banda Aceh dan di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Besar bisa jadi memiliki faktor penyebab yang berbeda, namun bisa dipastikan bahwa persoalan tata kelola lingkungan menjadi salah satu faktor yang mestinya diperbincangkan secara serius.”
“Menjelang akhir 2019 lalu, sejumlah daerah di Aceh dikepung oleh banjir. Tentu fenomena ini bukanlah hal baru, apalagi disaat musim hujan tiba. Bencana banjir yang sudah menjadi rutinitas tentunya perlu dilihat kembali apa sebenarnya yang sudah terjadi. Berbagai bentuk pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan sepertinya perlu diperhitungkan, termasuk berbagai kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi saat ini, termasuk keserakahan oknum-oknum tertentu yang menjamah berbagai sektor sumber daya alam,” kata Zulfikar yang juga Dosen Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah.
Dari berbagai pantauan yang ada, katanya, kejadian diduga akibat dari tata kelola lingkungan (termasuk hutan dan lahan) yang buruk, telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap terjadinya bencana ekologi di Aceh. Sehingga dengan adanya banjir dan berbagai bencana ekologi lainnya, akan berdampak pada kerusakan berbagai infrastruktur publik, lumpuhnya perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan wabah covid-19 saat ini yang masih sangat tinggi penyebarannya. Disamping itu ratusan hingga ribuan hektar lahan-lahan pertanian juga akan rusak ditambah lagi munculnya wabah penyakit baru pasca banjir.
Bencana ekologis seperti kejadian banjir di sejumlah lokasi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang terjadi saat ini, antara lain disebabkan oleh Belum seluruh saluran drainase yang ada terkoneksi dengan system drainase primer dengan baik; pada zonasi yang bergantung pada sungai, aliran air hujan terkadang tidak dapat dialirkan langsung ke sungai akibat tingginya intensitas hujan dan bersamaan dengan pasangnya air laut.
“Kemudian penumpukan sedimen dan sampah dalam sistem drainase, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan/ pemeliharaan saluran drainase; masih berlangsungnya proses pembalakan liar (ilegal logging) terutama di sejumlah lokasi hulu sungai di Kabupaten Aceh Besar, serta masih kurangnya komitmen aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam upaya pengelolaan tata lingkungan yang baik dan benar.”
“Untuk itu kita berharap dengan berbagai bencana yang terjadi saat ini pemerintah di seluruh tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten) hingga ke gampong dapat bersinergi dalam rangka melakukan terobosan melalui program pro lingkungan secara tegas dan tindakan nyata sehingga kondisi lingkungan kita dapat segera dipulihkan,” kata TM Zulfikar.
