Banyak Aturan di Aceh Dinilai Tak Mendukung Iklim Investasi

BANDA ACEH – Pengamat politik Aceh, Taufiq A. Rahim, menilai keberadaan aturan undang-undang atau qanun investasi masih banyak yang tidak mendukung iklim investasi di Aceh.

“Namun keinginan dan hasrat besar industri di Aceh terutama industri pengolahan dan manufaktur tidak didukung oleh resources (sumber daya alam) yang tersedia di Aceh, kecuali diimpor dari luar Aceh.”

“Hanya saja minat besar dan investor serta masih adanya keinginan investor untuk melakukan aktivitas industri yaitu, industri yang resources-nya berupa bahan tambang dan bahan dasar sekali, kemudian diolah di luar Aceh,” ujar Taufiq dalam pernyataannya kepada atjehwatch.com, Sabtu 16 Mei 2020.

Menurutnya, hal yang harus menjadi perhatian, tidak hanya semangat ingin menjadi kawasan industri, tetapi investor disuruh urus sendiri prasarana dan sarana pendukung.

“Seperti pembangunan industri di Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan migas, pupuk dan lainnya, ini pada tahap awal juga penekanan pendekatan keamanan sangat tinggi serta ketat. Karena kutipan juga akan dilakukan oleh siapa saja, baik resmi maupun tidak resmi (liar) akan berlaku, jika jaminan keamanan tidak ketat,” ungkap Taufiq.

Katanya, membangun industri dan kawasan yang masih tidak adanya jaminan keamanan yang ketat, qanun/aturan yang sangat tidak kondusif, serta belum berubahnya pola pikir masyarakat di sekitar kawasan industri. Ini nenjadikan iklim investasi tidak sehat sama sekali.

“Kondisi Aceh hari ini dengan lemahnya leaderships Pemerintah Aceh, juga merupakan kondisi investasi juga tidak terjamin untuk stabilitas iklim membangun industri.”

“Dengan demikian, iklim investasi Aceh yang tidak sehat, tidak menjamin keberadaan industri baru di Aceh. Iklim investasi tidak bisa berdiri sendiri, juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat dan sehat, juga lingkungan, prasarana dan sarana, juga pola pikir masyarakat lingkungan telah berubah, modern dan ingin maju. Baik secara ekonomi, sosial-budaya dan politik dan lain sebagainya. Hengkangnya investor menjadi risiko ekonomi dan politik di Aceh, karena iklim investasi tidak sehat,” ujar dia. []