Aliansi Mahasiswa Darussalam Tolak Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

BANDA ACEH– Sejumlah Mahasiswa Aceh yang tergabung Dalam Aliansi Mahasiswa Darussalam Provinsi Aceh Menolak Komisaris BUMN Rangkap Jabatan. Penolakan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Darussalam, Angga Ramadhana di Aceh, Senin 6 Juli 2020.

“Ada 564 Komisaris BUMN yang sekarang yang rangkap Jabatan diantaranya ada 27 orang dari unsur TNI aktif, 13 orang dari unsur Polri Aktif, 11 orang dari BIN, 12 orang dari Kejaksaan Agung, 1 orang dari hakim, 4 orang dari BPK dan ratusan lainnya dari lembaga Kementrian dan Non Kementrian,” kata Angga.

“Kami resah atas segala kebijakan yang menyimpang terhadap aturan hukum yang dilakukan  oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Langkah Menteri Erick menunjukkan arogansi dan pembangkangan secara terang terangan terhadap Konstitusi dan arah kebijakan Presiden Jokowi.”

“Kami menolak Pengangkatan penegak hukum aktif sebagai komisaris BUMN (TNI, POLRI) kebijakan ini merupakan pelanggaran UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang akan membangkitkan dwifungsi ABRI di Kementerian BUMN.“

“sebagai anak bangsa kami merasa resah Rangkap jabatan yang merupakan bentuk dari pemborosan uang Negara, apalagi kondisi Pendemi yang sedang melanda negara kita dan juga merupakan pengkhianatan terhadap Revolusi Mental yang menjadi Visi Pemerintahan Jokowi serta kami mengajak seluruh kawan – kawan Mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap mengawal dan mengkritisi kebijakan Pemerintahan Jokowi agar tetap dalam koridor semangat dan nilai perjuangan Reformasi 98,” ujar Angga lagi.

Menurut Angga, Kebijakan mengangkat Komisaris BUMN menjadi bukti bahwa Erick Tohir sebagai menteri BUMN tidak mempraktekan prinsip Good dan Clean Government dan Good Government dalam pengelolaan BUMN serta penghinaan terhadap kemampuan putra putri Indonesia.

“Kami Aliansi Mahasiswa Darussalam Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Untuk melakukan Evaluasi Kinerja dan memecat Erick Tohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini untuk kebaikan pengeloaan BUMN untuk mencapai Indonesia maju sebagai Visi Presiden Jokowi-Makru’f Amin,” katanya lagi.