Jakarta – Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali maju menjadi kandidat anggota legislatif dalam pemilihan umum yang direncanakan digelar pada 8 November mendatang.
Seperti dilansir Associated Press, Kamis (6/8), Suu Kyi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk menjadi caleg melalui Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Rabu kemarin. Informasi itu disampaikan Juru Bicara NLD, Zaw Myint Maung.
Suu Kyi dilaporkan akan menjadi caleg dari daerah pemilihan Kaw-Hmu. Lima tahun lalu dia juga terpilih menjadi anggota legislatif dan didapuk menjadi penasihat negara dari daerah itu.
Akan tetapi, Suu Kyi dilarang menjadi presiden sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah junta militer sebelumnya.
Jabatan yang saat ini dipegang Suu Kyi dibuat oleh partai yang mendukungnya sebagai upaya untuk memberikan dia kekuasaan eksekutif. Selain itu, Suu Kyi juga merangkap jabatan menjadi Menteri Luar Negeri Myanmar.
Partai NLD menang mutlak pada pemilu 2015, dan mengakhiri kekuasaan pemerintahan junta militer di negara itu selama lebih dari 25 tahun. Namun, pengaruh militer yang masih kuat di bidang pemerintahan dan politik membuat upaya reformasi besar-besaran yang dia canangkan terhambat.
Selain itu, sebelum Suu Kyi menang, pemerintah junta militer mengubah undang-undang dasar. Hal itu membuat fraksi militer mendapat jatah seperempat dari jumlah kursi di majelis rendah dan tinggi Parlemen.
Dengan begitu, mereka punya kekuatan melakukan veto terhadap usulan pemerintah dan partai pendukung.
Di samping itu, Suu Kyi yang merupakan pemenang Nobel Perdamaian juga disorot karena dinilai tidak mampu mencegah dan memberi jalan keluar atas pembantaian, kekerasan dan persekusi terhadap etnis Rohingya, yang saat ini sedang diperkarakan di Mahkamah Internasional. Sekitar 750 ribu etnis Rohingya saat ini hidup terkatung-katung di perbatasan Bangladesh.
Mereka khawatir jika kembali ke negara bagian Rakhine maka akan kembali menjadi korban persekusi. Selain itu, situasi di Rakhine juga tidak stabil karena terjadi pemberontakan etnis mayoritas setempat yang menuntut otonomi.
Suu Kyi juga dinilai gagal menepati janji memberikan kewenangan otonomi daerah kepada sejumlah kelompok etnis yang sudah dituntut sejak lama, hingga memicu serangkaian pemberontakan.
Akibat hal itu, NLD kemungkinan besar akan mencoba taktik baru untuk meraih suara masyarakat. Mereka dinilai akan sedikit menjauh dari Suu Kyi dan membangun citra partai.
Akan tetapi, bagaimanapun juga Suu Kyi sampai saat ini masih menjadi politikus yang paling populer di Myanmar.
Menurut KPU Myanmar, jumlah calon pemilih dalam pemilu 8 November mendatang mencapai 37 juta orang. Ada 97 partai politik yang akan mengikuti pemilu, memperebutkan 1.171 kursi legislatif di tingkat daerah, negara bagian dan nasional.
Sumber: CNNIndonesia
