Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$408,6 miliar atau setara Rp6.026,85 triliun (kurs Rp14.750 per dolar AS) pada kuartal II 2020. Jumlah utang meningkat 5 persen secara tahunan, dari US$391,8 miliar pada kuartal II 2019.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan peningkatan utang berasal dari transaksi penarikan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta pada periode April-Juni 2020.
“Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah,” ungkap Onny dalam keterangan resmi, Jumat (14/8).
Sejalan dengan peningkatan utang, rasio utang Indonesia meningkat dari 34,5 persen pada kuartal II 2019 menjadi 37,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2020.
Berdasarkan jatuh tempo, sekitar 89 persen merupakan utang jangka panjang dan sisanya, 11 persen jangka pendek.
Berdasarkan sumber, jumlah utang pemerintah dan bank sentral nasional mencapai US$199,3 miliar atau setara Rp2,939,67 triliun pada kuartal II 2020.
Khusus untuk utang pemerintah, tercatat meningkat 2,1 persen secara tahunan menjadi US$196,5 miliar atau setara Rp2.898,37 triliun.
Peningkatan utang pemerintah karena penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk untuk memenuhi target kebutuhan pembiayaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Kebutuhan belanja pemerintah meningkat seiring besarnya stimulus yang digelontorkan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19.
“Penerbitan sukuk global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri green sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim,” katanya.
Kendati utang meningkat, namun BI memandang derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar surat utang memberikan bukti kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia di tengah pandemi corona.
Hal ini pada akhirnya tetap diklaim mampu memberikan kontribusi pada stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, utang pemerintah utamanya digunakan untuk belanja di bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencapai 23,5 persen dari total utang.
Lalu, mengalir ke sektor konstruksi sekitar 16,4 persen, jasa pendidikan 16,3 persen, jasa keuangan dan asuransi 12,4 persen serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,7 persen.
Sumber tingginya ULN Indonesia juga berasal dari utang yang ditarik oleh para perusahaan swasta dan BUMN. Tercatat, jumlahnya tumbuh 8,2 persen secara tahunan menjadi US$209,3 miliar atau setara Rp3.087,17 triliun pada April-Juni 2020.
Data BI menunjukkan kontribusi peningkatan utang swasta dan BUMN berasal dari tingginya utang dari perusahaan di bidang non-jasa keuangan dengan pertumbuhan utang mencapai 11,4 persen secara tahunan. Sementara, utang perusahaan jasa keuangan justru terkontraksi 1,7 persen.
Namun, 77,3 persen dari total ULN swasta dan BUMN didominasi oleh utang swasta. Khususnya dari perusahaan di bidang jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), pertambangan dan penggalian, hingga industri pengolahan.
